Semarang Outer Ring Road (SORR) Tergantung Pembebasan Lahan

Gambar perencanaan Semarang Outer Ring Road (SORR). (bappeda.semarangkota.go.id)
07 April 2018 13:50 WIB Newswire Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengklaim komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung percepatan pembangunan jalur Semarang Outer Ring Road (SORR). Namun, pelaksanaan komitmen itu hanya akan direalisasikan jika pembebasan lahan untuk pembangunan jalur SORR itu telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang.

"Sudah saya usulkan, jalur paling kritis sebenarnya dari Mangkang, perbatasan Kendal, sampai Jrakah. Tadi cerita sama Pak Dirjen, tiap pagi, siang, sore macet terus," katanya seusai bertemu Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto untuk membahas rencana pembangunan jalur tol Semarang-Demak di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (6/4/2018).

Hendi menjelaskan kemacetan parah yang kerap terjadi di perbatasan Kendal sampai Jrakah, Semarang, itu karena penumpukan truk, bus besar, dan mobil-mobil pribadi. Solusinya, kata dia, dengan pembangunan jalur alternatif SORR yang terbagi dalam dua tahap, yakni SORR Utara menuju Arteri Yos Sudarso Semarang dan SORR Selatan menuju ke kawasan Mijen, Semarang.

"Jadi, saya rasa itu yang paling urgent. Tetapi, skala prioritasnya tetap jalur tol Semarang-Demak. Nah, sambil ini [tol Semarang-Demak] diselesaikan, Pak Dirjen tadi sudah mengiyakan," katanya.

Namun Kementerian PUPR diakui Hendi—sapaan akrab Wali Kota Hendrar Prihadi, hanya akan merealisasikan komitmennya dalam mempercepat pembangunan jika pembebasan lahan untuk pembangunan jalur SORR itu telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang. Pembangunan fisik jalur jalan lingkar luar Kota Semarang itu memang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.

Berdasarkan catatan Semarangpos.com, pada kenyataannya pembebasan lahan yang tak kunjung rampung dilakukan Pemkot Semarang itulah yang selama ini mengganjal pembangunan Semarang Outer Ring Road (SORR). "Untuk jalur SORR Utara itu anggarannya belum disiapkan maksimal. Di dalam pembebasan lahan saja tahun ini ada anggaran sekitar Rp35 miliar. Kebutuhannya, mungkin Rp150-200 miliar untuk pembebasan lahan," aku Hendi sebagaimana dikutip Kantor Berita Antara.

Langkah yang bisa ditempuh sekarang ini, kata Hendi, adalah memfokuskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 untuk pembebasan lahan jalur SORR. "Jadi, saya rasa kami akan fokus pada APBD Perubahan 2018 kalau memungkinkan, ya, dilengkapi sehingga bisa dibangun tahun depan. Kalau APBD perubahan defisit, ya, ditunda sampai tahun depan," katanya.

Yang jelas, kata orang nomor satu di Kota Semarang, sinyal lampu hijau dukungan pusat untuk pembangunan jalur SORR sudah ada dari Kementerian PUPR yang disampaikan lewat Dirjen Bina Marga. Sementara itu, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto saat ditanya pengalihan skema jalur SORR itu dari jalur arteri menjadi jalur tol, belum belum menyampaikan penegasannya. "Nanti akan berkembang sendiri. Kayaknya, banyak yang tertarik buat itu (jalur tol). Tinggal bagaimana nanti mengemasnya," katanya.

 

Sumber : Antara