Pertanian Jateng Dijamin Pupuk Bersubsidi Tanpa Batas Kuota

Ilustrasi Kartu Tani bagi petani Jateng. (biroinfrasda.jatengprov.go.id)
07 April 2018 15:50 WIB Newswire Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Para petani di Provinsi Jawa Tengah dipastikan mendapat pupuk bersubsidi 100% sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) alias tanpa batasan kuota. Bahkan, seandainya persediaan kurang, maka akan ada penambahan stok pada bulan Juni 2018.

"Kementerian Pertanian sudah memberi izin untuk Jateng menerapkan distribusi pupuk bersubsidi di kalangan petani, 100% RDKK," ungkap Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Pemprov Jateng Peni Rahayu di Kota Semarang, Jumat (6/4/2018).

Tokopedia

Terkait dengan hal itu, ia memberikan garansi stok pupuk bersubsidi di tingkat pengecer mencukupi untuk satu tahun berjalan, baik masa tanam pertama, kedua, maupun ketiga. Bahkan, jika ada yang kurang, maka akan ada penambahan stok pada bulan Juni 2018.

Menurut dia, Program Kartu Tani tidak perlu menjadi polemik karena justru menjamin hak para petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi, meskipun dalam pelaksanaannya harus ada penyesuaian dengan sistem yang baru. Menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jateng 2018, peliknya penerapan Kartu Tani bikinan BRI yang digunakan Pemprov Jateng dalam mengatur distribusi pupuk bersubsidi memang sempat mencuat ke permukaan.

Secara khusus, Peni menggarisbawahi tiga hal, yaitu pertama, untuk petani yang sudah mendapat Kartu Tani bisa membeli dengan tunai dan mendapatkan pupuk 100% RDKK. Kedua, petani yang belum mendapatkan Kartu Tani namun sudah masuk kelompok tani dan memiliki data RDKK, bisa membeli dengan hanya menunjukkan Kartu Tanda Penduduk. Ketiga, petani yang belum masuk kelompok tani diminta segera mendaftar agar dapat mengusulkan RDKK karena tanpa masuk kelompok, petani tidak bisa mengusulkan RDKK dan otomatis tidak bisa mendapat pupuk bersubsidi.

"Yang belum masuk RDKK didata lagi, mau petani pemilik lahan, sewa atau lahan perhutani bisa masuk semua. Penyuluh diberi waktu sampai 10 April 2018 untuk masukkan RDKK tambahan," ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng Yuni Astuti menambahkan, sebelumnya pupuk bersubsidi menjadi terkesan susah didapatkan karena alokasi dari pemerintah pusat yang sangat kurang. Ia menyebutkan, pupuk urea hanya mendapat alokasi 92,8% dari RDKK, pupuk SP-36 sebanyak 48,48%, pupuk ZA 69,52%, pupuk NPK 48,51%, dan pupul organik 24,66%. "Kita matur ke Dirjen minta untuk Jateng dapat 100% RDKK, dan 2 April 2018 dijawab diperbolehkan," katanya.

Tugas selanjutnya adalah memastikan stok pupuk bersubsidi di pengecer mencukupi dan untuk mengantisipasi berbagai bentui penyimpangan, pihaknya membuat sistem manajemen kontrol serta monitoring pupuk subsidi sehingga begitu ada kekurangan, pengecer segera melapor untuk mendapatkan tambahan. "Sedangkan untuk kendala di lapangan seperti jaringan online untuk EDC yang bermasalah juga sudah diatasai dengan back up sistem manual. Setiap pengecer punya buku data RDKK, jadi pencatatan bisa dilakukan lewat situ," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jateng nonaktif Ganjar Pranowo memastikan seluruh petani akan mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK petani dan Jateng menjadi provinsi satu-satunya di Indonesia yang diperbolehkan memberi jatah 100% RDKK kepada petani. Hal ini karena pelaksanaan Kartu Tani di Jateng, menurut dia sudah menyeluruh. Saat ini, dari 2,5 juta petani yang terdata, sebanyak 86% di antara mereka atau sekitar 2,2 juta sudah mendapat Kartu Tani.

"Sisanya kita berikan satu per satu, yang penting sekarang petani bisa membeli pupuk secara penuh, hanya saya titip agar menggunakan pupuk secara berimbang ya," katanya. Di tengah terungkapnya keluhan petani atas peliknya penggunaan Kartu Tani itu, Ganjar Pranowo yang kembali mencalonkan diri sebagai gubernur melalui pilkada serentak 2018 ini tak henti menegaskan manfaat Kartu Tani adalah petani bisa membeli pupuk 100% RDKK dengan harga eceran tertinggi, petani bisa membeli pupuk secara tunai di pengecer, dan petani yang belum mendapatkan Kartu Tani tetap bisa membeli pupuk bersubsidi asal sudah terdaftar pada RDKK.

Sumber : Antara