Gubernur Jateng Bantah Paksakan UNBK

Ilustrasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). (Antara/Zabur Karuru)
09 April 2018 22:50 WIB Newswire Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Pelaksana tugas (Plt.) Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko menegaskan tidak ada niat pemerintah provinsi memaksakan sekolah yang memang belum siap untuk menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).

"Kalau sekolah menengah kejuruan [SMK] sudah 100% UNBK, tetapi sekolah menengah atas [SMA] tinggal 1% lebih sedikit yang belum [UNBK]," kata Heru Sudjatmoko seusai meninjau hari pertama UNBK di beberapa sekolah, yakni SMA Negeri 9, SMA Negeri 4 Semarang, dan SMA Islam Hidayatullah Semarang, Senin (9/4/2018).

Heru menyampaikan kepada sekolah yang belum bisa menyelenggarakan UNBK tahun ini untuk tak berkecil hati, tetapi secara prinsip mereka harus tetap melaksanakan ujian nasional. "Untuk UNBK 100 persen bagi SMA tahun depan, kami tidak targetkan, tetapi usahakan bisa 100%. Bagi yang belum bisa, prinsipnya mereka, ya, harus tetap ujian," katanya.

Yang jelas, kata dia, kelengkapan sarana prasarana di sekolah, khususnya perangkat komputer dan jaringan akan dilengkapi secara bertahap bagi sekolah yang belum bisa melaksanakan UNBK. "Bagi yang belum punya komputer, sementara ini bisa bergantian dengan sekolah lain supaya [UNBK] bisa dilaksanakan. Nyatanya, bisa disiasati. Yang belum harus tetap ujian," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Gatot Bambang Hastowo menyebutkan ada 19 sekolah yang melaksanakan ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP). "Dari 35 kabupaten/kota di Jateng, masih ada 19 sekolah yang belum bisa melaksanakan UNBK di empat kabupaten, yakni Kabupaten Semarang, Demak, Purworejo, dan Kabupaten Tegal," katanya.

Di Kabupaten Semarang ada 161 siswa di enam sekolah, Kabupaten Demak ada 529 siswa di tujuh sekolah, Kabupaten Tegal ada satu siswa di satu sekolah, dan Kabupaten Purworejo 347 siswa di lima sekolah. Diakuinya, semula memang ada 25 sekolah yang belum bisa UNBK, tetapi Disdikbud terus berupaya mendorong agar mereka tetap bisa UNBK sehingga jumlahnya berkurang menjadi 19 sekolah.

Jumlah siswa yang melaksanakan UNKP di 19 sekolah itu, lanjut dia, ada 1.038 siswa karena memang belum siap, baik secara sarana maupun kendala jarak dengan sekolah lainnya. Menurut dia, sekolah memang tidak diwajibkan memiliki perangkat komputer sendiri, melainkan bisa meminjam ke sekolah lain yang terdekat agar memudahkan pelaksanaan ujian.

"Kendala pertama, sekolah memang tidak punya komputer dan jauhnya jarak dari sekolah lain yang bisa ditempati untuk UNBK. Jadi, kami tidak izinkan mereka melaksanakan UNBK," katanya.

Kendala kedua, kata dia, kuota perangkat komputer yang dimiliki sekolah lainnya untuk dipinjam memang sudah penuh, misalnya komputer di SMK Sayung sudah habis dipinjam sekolah-sekolah. Akan tetapi, Gatot menegaskan secara prinsip UNBK dan UNKP adalah sama, termasuk soalnya sehingga dengan masih adanya 1,26 persen sekolah di Jateng yang masih UNKP tidak masalah.

"Kami akan usahakan pada tahun depan seluruh SMA sudah 100 persen UNBK. Ya, anggarannya dari pemerintah pasti, tetapi partisipasi masyarakat sebenarnya juga penting," katanya.

Sumber : Antara