Pilpres 2019: PPP Kumpulkan Ulama di Semarang Bahas Cawapres Pendamping Jokowi

Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy (kanan) didampingi Sekjen Arsul Sani (tengah) dan Ketua Dewan Syariah Maimoen Zubair membuka Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PPP di Kota Semarang, Jateng, Jumat (13/4 - 2018). (Antara/Aditya Pradana Putra)
13 April 2018 21:50 WIB Newswire Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jumat (13/4/2018), mengumpulkan ulama dari 34 provinsi di Indonesia untuk salah satunya membahas kriteria calon wakil presiden yang pas mendampingi Joko Widodo alias Jokowi dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

"Pada Juli 2017, PPP melalui muskernas telah menetapkan pilihan calon presiden kepada Pak Jokowi," kata Ketua Umum PPP Romahurmuziy seusai membuka Musyawarah Nasional Alim Ulama PPP di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat.

Tokopedia

Gus Romi—sapaan akrab Romahurmuziy—menjelaskan agenda Munas Alim Ulama PPPdi Kota Semarang, Jateng tersebut berkaitan dengan dukungan yang diberikan partainya kepada Jokowi dengan mendengarkan evaluasi dari para ulama dari seluruh Indonesia.

"Apa yang masih kurang dari pemerintahan ini sebagai agenda keumatan yang akan dititipkan ke Pak Jokowi. Sekaligus mendengarkan amanat ulama mengenai figur atau kriteria seperti apa yang pantas mendampingi Pak Jokowi ke depan," katanya.

Lebih jauh, Romi enggan berspekulasi mengenai nama yang akan diusung sebagai cawapres pada Pilpres 2019. Lagi pula, katanya, lebih baik melakukan asessment figur yang kriterianya cocok mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2019 mendatang.

Ia menyebutkan sejauh ini sudah ada enam parpol yang resmi mengusung Jokowi pada Pilpres 2019 yang kemungkinan memiliki sosok tersendiri yang diusung sebagai cawapres sehingga PPP lebih cenderung pada apa yang dibutuhkan Jokowi.

Untuk menghadapi kontestasi Pilpres yang berlangsung 7 April 2019, diakuinya, membutuhkan rancangan strategi yang harus dipersiapkan matang, misalnya kenyataan bahwa pilpres memengaruhi pemilihan anggota legislatif (pileg).

"Beraneka teori politik yang berkembang di negara yang sangat matang dalam demokrasi, yakni Amerika Serikat. Capres atau cawapres akan memengaruhi perolehan suara parpol. Ini yang harus diantisipasi," katanya.

Dicontohkan Romi, pada Pilpres 2009 ketika parpol beramai-ramai mencalonkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan ternyata seluruh parpol yang mencalonkannya mengalami penurunan perolehan suara pada pileg.

"Dari Partai Kebangkitan Bangsa [PKB] hilang 29 kursi, PPP turun 20 kursi, kemudian Partai Amanat Nasional [PAN] tujuh kursi. Bahkan, Partai Keadilan Sejahtera [PKS] hampir turun satu juta suara," katanya.

Ternyata, kata dia, elektabilitas dan popularitas SBY ketika itu hanya ditransfer pada satu parpol yang dipimpinnya, yakni Partai Demokrat sehingga dalam teori politik dikenal dengan istilah efek ekor jas. "Sebenarnya, istilah ekor jas ini berasal dari pakaian yang dikenakan anggota kongres AS pada 250 tahun silam. Calon yang ditetapkan parpol memengaruhi perolehan suara parpol tersebut," kata Gus Romi.

Hadir dalam Munas Alim Ulama PPP di Hotel Patra Jasa Semarang yang merupakan puncak peringatan Hari Lahir Ke-45 PPP tersebut, ulama kharismatik K.H. Maimoen Zubair yang juga Ketua Majelis Syariah PPP. Saat ini, salah seorang putra Maimoen Zubair, yaitu Taj Yasin tengah diusung PPP maju dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) sebagai rangkaian pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak 2018.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber : Antara