Hakim Tolak Penangguhan Penahanan Terdakwa PT RUM Sukoharjo, Ini Alasannya...

Lima aktivis penentang PT Rayon Utama Makmur, Desa Plesan, Nguter, Sukoharjo, sebelum melakukan reka ulang di ruang Satpam PT RUM, Kamis (22/3 - 2018). (Solopos/Trianto Hery Suryono)
28 Juni 2018 22:50 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG – Ketua majelis hakim kasus dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) PT Rayon Utama Makmur (RUM) Sukoharjo di Pengadilan Negeri Semarang, C.H. Retno Damayanti, menolak permohonan terdakwa Bambang Hesti Wahyudi, untuk mendapatkan penangguhan penahanan.

Keputusan itu disampaikan hakim Retno Damayanti dalam persidangan yang digelar Kamis (28/6/2018). “Demi kelancaran persidangan, permohonan penangguhan penahanan terdakwa kami tolak,” ujar majelis hakim.

Dengan penolakan penangguhan itu, terdakwa Bambang Hesti Wahyudi pun tetap harus menjalani penahanan selama masa persidangan di LP Kelas 1A Kota Semarang atau yang populer disebut Lapas Kedungpane.

Hakim juga meminta, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo terus melanjutkan penyelidikan atas perkara kasus yang menjerat Bambang.

Sebelumnya, Bambang mengajukan permohonan penangguhan penahanan selama menjalani sidang. Ia merasa keberatan karena harus menjalani penahanan di Lapas Kedungpane, yang jauh dari tempat tinggalnya di Sukoharjo.

Dalam mengajukan permohonan itu, Bambang juga menyertakan jaminan nama sejumlah kolega yang berdomisili di Sukoharjo.

Selain Bambang, dalam kasus pelanggaran UU ITE yang dilaporkan PT RUM Sukoharjo itu juga terdapat terdakwa lain, yakni Danang Tri Widodo.

Keduanya dijerat UU No. 11/2008 jo UU No. 16/2016 tentang ITE dan dan UU No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi. Keduanya didakwa melanggar UU ITE setelah turut mengomentari dan melakukan unggahan di jejaring media sosial (medsos) Facebook terkait dugaan pencemaran udara yang dilakukan PT RUM Sukoharjo.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

 

PLTSA JATIBARANG DITARGETKAN BEROPERASI OKTOBER 2018 Oleh Zuhdiar Laeis

    • Copyright:ANTARA
    • Date:Jun 28 18:16
    • Print:
      Print Version
    • Category:KSR
Kembali

Semarang, 28/6 (Antara) - Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Jatibarang yang merupakan salah satu proyek pembangunan di Kota Semarang dalam penyediaan pasokan energi, ditargetkan beroperasi pada Oktober 2018.

"Saat ini perkembangan pembangunan PLTSa Jatibarang masih dalam tahap persiapan operasional. Progresnya sudah 70 persen," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Gunawan Saptogiri di Semarang, Kamis.

Pembangkit listrik itu dibangun di sekitar areal Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang Semarang yang pengoperasiannya memanfaatkan limbah sampah yang ditampung di tempat itu untuk diolah menjadi tenaga listrik.

Gunawan menjelaskan saat ini masih menunggu pengiriman mesin dari Spanyol yang diharapkan bisa sesuai jadwal sehingga rencana pengoperasian PLTSa tersebut bisa direalisasikan pada Oktober mendatang.

"Lahannya kurang lebih seluas 9 hektare kan juga sudah diratakan dengan tanah. Ini masih menunggu mesin dari Spanyol. Pemilihan mesin dari Spanyol menyesuaikan kapasitas gas metana yang dihasilkan," katanya.

Gas metana dihasilkan dari pengolahan sampah yang kemudian menghasilkan panas untuk pengoperasian PLTSa, lanjut dia, sementara kapasitas gas metana diperkirakan menghasilkan listrik sekitar 1,2 megawatt (MW).

"Nantinya, listrik yang dihasilkan dari pengoperasian PLTSa ini akan dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) yang akan bekerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk penjualannya," kata Gunawan.

Menurut dia, pembangunan PLTSa Jatibarang itu merupakan bantuan dari Pemerintah Denmark dengan nilai Rp45 miliar yang menempati lahan seluas 9 ha dengan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp9 miliar.

"Selain lahan 9 ha yang dibebaskan, di area ini juga dibangun zona gas baru yang merupakan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan nilai Rp18 miliar," katanya.

Untuk memaksimalkan pasokan energi, kata dia, Pemerintah Kota Semarang juga berencana membangun satu PLTSa baru dengan teknologi insenerator, tetapi masih dalam tahap FS (feasibility study).

Perbedaan kedua PLTSa itu, kata dia, dalam bahan bakar yang digunakan, yakni PLTSa pertama memamai gas metana dari timbunan sampah, sementara PLTSa kedua menggunakan insenerator untuk membakar sampah. Nantinya, kata dia, pengelolaan kedua PLTSa tetap diserahkan kepada BUMD atau "holding company", yakni PT Bumi Pandanaran Sejahtera, sementara penjualan listriknya tetap diserahkan kepada PLN.