Disdikbud Jateng Ingatkan Pentingnya Kejujuran saat PPDB

Ilustrasi pendaftaran peserta didik baru (PPDB) offline. (Solopos/M. Ferri Setiawan)
04 Juli 2018 15:50 WIB Newswire Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah meminta masyarakat mendukung pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 dengan kejujuran.

"Misalnya, terkait kuota siswa miskin. Kalau tidak miskin, ya, jangan mengaku miskin," kata Kepala Disdikbud Jateng, Gatot Bambang Hastowo, di Kota Semarang, Jateng, Rabu (4/7/2018). Pelaksanaan PPDB jenjang sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat kini ditangani oleh disdikbud provinsi setelah kewenangan pengelolaannya yang dialihkan dari semula pemerintah kabupaten/kota.

Gatot menyebutkan kuota untuk siswa miskin diberikan secara optimal, yakni minimal 20% dari total daya tampung siswa baru sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat dari kalangan tidak mampu. Menurut dia, calon peserta didik pun boleh menyertakan surat keterangan tidak mampu (SKTM), tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyalahgunakan.

"Kalau ditemukan adanya manipulasi, tentu kami akan tindaklanjuti laporan melalui kepala daerah masing-masing. Tetapi, kan sudah ada surat pernyataan yang ditandatangani pendaftar," katanya.

Sanksi bagi pelanggar, kata dia, yakni bisa dibatalkan jika diterima karena data dokumen yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya tidak miskin tetapi mengaku miskin. "Sudah ada pernyataan yang ditandatangani di atas materai. Intinya, setuju kalau datanya benar. Kalau ternyata terbukti tidak benar, ya, siswanya kami kembalikan," katanya.

Pelaksanaan PPDB SMA dan SMK negeri di Jateng, kata dia, sudah dilakukan secara online untuk memenuhi transparansi dan keterbukaan sehingga harus didukung kejujuran masyarakat. Di sisi lain, kata Gatot, instansi terkait yang mengeluarkan SKTM harus menjaga integritas dan cermat sehingga tidak salah sasaran dalam memberikan SKTM kepada warganya.

Gatot menegaskan manipulasi data juga akan dilaporkan kepada masing-masing kepala daerah selaku atasan langsung instansi yang menerbitkan dokumen tersebut, seperti SKTM. "Selain orang tua, tentunya kami sampaikan dulu pada bupati atau wali kota untuk bekerja sama menindaklanjutinya karena kami kan bukan atasan langsungnya," katanya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber : Antara