Hakim PN Semarang Bebaskan Terdakwa Penipuan TKI

Korban tindak pidana orang tampak menangis setelah mendengar putusan hakim PN Semarang yang membebaskan terdakwa, Direktur PT Sofia Sukses Sejati, Windi Hiqma Ardani, dari segala tuntutan di PN Semarang, Kamis (5/7 - 2018). (Semarangpos.com/Imam Yuda S.)
05 Juli 2018 19:50 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Direktur PT Sofia Sukses Sejati, Windi Hiqma Ardani, dinyatakan bebas dari tuduhan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau penipuan tenaga kerja Indonesia (TKI). Keputusan itu disampaikan ketua majelis hakim, Pudjiastuti Handayani, dalam persidangan dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Kamis (5/7/2018).

"Terdakwa terbukti bersalah, tapi tidak masuk dalam perbuatan pidana, melainkan perdata. Atas pertimbangan itu, terdakwa dinyatakan bebas," ujar hakim dalam persidangan.

Sebelumnya, Windi dinyatakan bersalah oleh jaksa penuntut umum dan didakwa dengan Pasal 4 juncto Pasal 48 UU No. 21/2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ia dituntut hukuman penjara enam tahun serta membayar ganti rugi kepada korban Rp1.176.000.000. Windi dituduh telah melakukan penipuan kepada ratusan TKI yang merupakan lulusan SMK di Jateng, yang dikirim ke Malaysia melalui perusahaannya PT SSS.

Ia menawarkan kepada para lulusan SMK itu bekerja sebagai TKI di PT Kiss Production Food Trading di Malaysia dengan gaji RM900-RM1000. Namun sesampainya di Malaysia, para TKI dari Jateng itu tidak dikerjakan di PT Kiss, melainkan PT Maxim Birdnest. Mereka juga tidak menerima upah sesuai yang dijanjikan karena mendapat beberapa potongan, seperti uang membayar sewa kamar, pajak, dan setoran ke PT SSS.

Para TKI asal Jateng itu juga ditangkap pihak imigrasi Malaysia karena dianggap ilegal karena tidak mengantongi surat izin bekerja di luar negeri. "Kami sangat kecewa dengan keputusan. Hakim sepertinya tidak mendengarkan keterangan para saksi yang memberatkan terdakwa dan hanya mendengar saksi yang meringankan," ujar Kepala Bidang Hukum Migrant Cara, Nur Harsono.

Nur juga menilai hakim terkesan berat sebelah. Indikasi itu bahkan sudah terlihat sejak beberapakali ditundanya putusan sidang dan dikabulkannya permohonan terdakwa menjalani tahanan rumah.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya