Pattiro: 40% Calon Siswa SMKN di Jateng Berstatus Miskin

Ilustrasi pendaftaran peserta didik baru (PPDB) offline. (Solopos/M. Ferri Setiawan)
10 Juli 2018 08:50 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG – Sekitar 40% siswa yang lolos dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN) di Jawa Tengah untuk tahun ajaran (TA) 2018/2019 berasal dari kalangan keluarga tidak mampu atau miskin.

Data yang dihimpun Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Kota Semarang menyebutkan ada sekitar 39.425 siswa tidak mampu yang lolos dalam PPDB SMKN di Jateng. Dengan kata lain ada sekitar 40% siswa yang berstatus tidak mampu dari jumlah total kuota yang disediakan untuk siswa baru SMKN di Jateng, yakni 98.546 orang.

Ketua Posko Pengaduan PPDB Jateng dari Pattiro Semarang, M. Syofii, menyebutkan adanya Pergub Jateng No.64/2018 tentang PPDB membuat semua SMAN maupun SMKN di Jateng wajib menerima siswa dari kalangan tidak mampu paling sedikit 20% dari jumlah keseluruhan siswa yang diterima.

“Alhasil, banyak siswa dari kalangan tidak mampu yang menggunakan kesempatan itu. Mereka mendaftar dengan menggunakan SKTM [surat keterangan tidak mampu]. Secara otomatis, mereka pun diterima,” ujar Syofii kepada Semarangpos.com, Senin (9/7/2018).

Syofii menambahkan dari jumlah sebanyak itu, siswa tidak mampu atau miskin paling banyak terdapat di Kabupaten Pemalang. Terdapat 2.326 siswa tidak mampu yang diterima di SMKN di Pemalang atau sekitar 89% dari jumlah kuota yang disediakan untuk siswa baru SMKN di kabupateng tersebut, yakni 2.623 orang.

Sementara Kebumen berada di urutan kedua dengan persentase 78%, Temanggung sekitar 69%, Magelang dan Banyumas sekitar 66%, Purworejo mencapai 62%, dan Karanganyar sekitar 61%.

Meski begitu, lanjut Syofii ada beberapa daerah yang paling sedikit menggunakan kuota siswa miskin atau SKTM, yakni Kabupaten Sragen dan Kota Magelang. Di kedua daerah itu, siswa miskin yang diterima dalam proses PPDB SMKN hanya berkisar sekitar 14%.

“Kebijakan memprioritaskan keluarga miskin dalam proses PPDB ini patut diapresiasi. Ini menunjukkan keberpihakan Pemprov Jateng terhadap siswa dari kalangan tidak mampu. Apalagi, Pemprov Jateng juga siap memberi sanksi bagi siswa yang memalsukan SKTM,” tutur Syofii.

Kendati demikian, Syofii meminta panitia PPDB di Jateng untuk lebih teliti dalam mencermati SKTM yang digunakan siswa, mengingat banyaknya siswa tidak mampu di Jateng. “Dinas [Pendidikan dan Kebudayaan] perlu membuat sistem verifikasi dan validasi terhadap siswa miskin dengan melakukan kroscek melalui sekolah,” beber Syofii.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya