PPDB SMA: 78.065 SKTM Palsu Ditemukan di Jateng

Ilustrasi pendaftaran peserta didik baru (PPDB) offline. (Solopos/M. Ferri Setiawan)
10 Juli 2018 14:00 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG –Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, meminta setiap SMA dan SMK negeri di Jateng melakukan verifikasi secara mendetail terkait penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari calon siswa.

Hal itu disampaikan Ganjar setelah menemukan adanya 78.065 SKTM palsu saat proses verifikasi di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Kota Semarang, Selasa (10/7/2018).

Jumlah 78.065 SKTM itu merupakan SKTM yang digunakan calon siswa mendaftar di SMA dan SMK negeri dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) online tahun ini.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan diketahui untuk SMA jumlah daya tampung yakni 113.325 dengan jumlah pendaftar 113.092 siswa. Jumlah peminat menggunakan SKTM yakni 62.456 dan setelah dilakukan verifikasi tinggal 26.507. Dengan demikian, berarti masih ada kursi yang belum terisi untuk SMA.

Sedangkan untuk SMK negeri diketahui jumlah pendaftar memang lebih banyak dibandingkan kuota, yakni 108.460 siswa dengan kuota 98.486. Pengguna SKTM sebanyak 86.436 yang masuk seleksi 44.320 atau dengan persentase sekitar 45%.

Ganjar menegaskan seluruh sekolah hari ini, Selasa (10/7/2018) diminta melakukan verifikasi SKTM dengan menerjunkan langsung para guru.

“Banyak komplain terkait SKTM yang masuk ke saya. Sebenarnya teman-teman di daerah sudah banyak yang melakukan verifikasi dan bagus, namun ada juga yang kurang serius. Hari ini full semua saya perintahkan untuk verifikasi,” ujar Ganjar saat dijumpai wartawan di Kantor Disdikbud Jateng, Selasa.

PPDB online dilaksanakan berdasarkan Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 yang mewajibkan pemerintah provinsi menerima siswa tidak mampu paling sedikit 20% dari kuota yang dibutuhkan.

“Tapi tidak ditulis maksimalnya, maka terjadi perdebatan. Saya pastikan, setelah ini saya bertemu pak menteri dan sistemnya harus diubah. Masukan ke saya sudah banyak sekali, secara sosiologis tidak aplikatif karena ada demoralisasi penggunaan SKTM,” terang Ganjar.

Ganjar mengaku akan terus memantau verifikasi SKTM yang dilakukan pihak sekolah. Ia bahkan meminta sekolah untuk menunda jadwal pengumuman siswa yang diterima, jika proses verifikasi belum selesai.

Kepala Disdikbud Jateng, Gatot Bambang Hastowo, mengatakan sudah mengumpulkan kepala sekolah ataupun perwakilan pada Jumat (6/7/2018) untuk melakukan verifikasi penggunaan SKTM. Sejumlah sekolah sudah melakukan verifikasi, bahkan ada juga yang menggandeng pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan terkait data palsu.

 “Kerja sama dengan kepolisian setempat untuk menjelaskan aturan hukumnya. Seperti yang dilakukan SMAN 1 Boyolali. Dan ternyata setelah orang tua dikumpulkan, ada yang menarik SKTM,” ujar Gatot.