Awas, Pemalsu SKTM Bakal Dipenjara 6 Tahun!

Kapolda Jateng Irjen Pol. Condro Kirono. (Antara/Aloysius Jarot Nugroho)
11 Juli 2018 13:00 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG - Maraknya penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) online 2018 di Jawa Tengah (Jateng) membuat aparat kepolisian turun tangan.

Kapolda Jateng, Irjen Pol. Condro Kirono, bahkan mengaku telah membentuk tim yang bekerja di bawah komando Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) untuk menyelediki pemalsuan SKTM. Pihak-pihak yang ketahuan memalsukan SKTM akan dijerat Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

"Kita tidak akan tinggal diam, akan kami proses ini [kasus pemalsuan SKTM]. Saat ini kami sudah bentuk tim untuk menyelidiki," ujar Condro seusai memimpin Upacara Hari Bhayangkara di Mapolda Jateng, Rabu (11/7/2018).

Condro mengaku prihatin dengan maraknya pemalsuan SKTM dalam PPDB online 2018. Padahal, digunakannya SKTM dalam PPDB online 2018 sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu atau miskin.

"Tapi ini malah dimanfaatkan oleh sebagian orang yang mampu untuk mendaftar PPDB online dengan menggunakan SKTM. Bahkan di salah satu kabupaten ada yang menggunakan SKTM sampai 200 lebih," tutur Kapolda Jateng.

Sementara itu, Direskrimum Polda Jateng, Kombes Pol. Heri Santoso, mengaku siap melakukan penyilidikan terkait pemalsuan SKTM. Ia bakal berkoordinasi dengan para kepala satuan reserse dan kriminal (kasatreskrim) di setiap daerah dalam menindak kasus tersebut.

"Kita siap lakukan penyelidikan. Kalau terbukti ya akan kita tindak," terang Heri.

Penyalahgunaan SKTM di Jateng dalam proses PPDB online untuk jenjang SMA/SMK sederajat memang terbilang tinggi. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, bahkan menemukan ada sekitar 78.065 SKTM yang disalahgunakan untuk mendaftar PPDB online SMA/SMK.

Terkait banyaknya pengguna SKTM yang tidak sesuai data faktual itu, Ganjar pun telah menginstruksikan pihak sekolah untuk melakukan verifikasi secara aktual