PPDB Diumumkan, Pattiro Temukan Kejanggalan SKTM

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, saat meninjau posko PPDB di Kantor Disdikbud Jateng, Rabu (11/7/2018). (JIBI/Semarangpos.com - Imam Yuda S.)
13 Juli 2018 13:00 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG – Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah (Jateng) tetap memerintahkan sekolah melakukan verifikasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang digunakan siswa dari keluarga miskin (gakin) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018. Meskipun, PPDB online SMA dan SMK sudah diumumkan, Rabu (11/7/2018).

Hal itu disampaikan Ketua Posko Pelayanan Pengaduan PPDB Jateng dari Pattiro Semarang, M. Syofii, menyusul masih ditemukannya kejanggalan seputar penyalahgunaan SKTM dalam PPDB SMA dan SMK di Jateng.

Syofii menyebutkan berdasar data Pattiro Semarang data jumlah siswa yang menggunakan SKTM saat penutupan pendaftaran dan pengumuman PPDB justru mengalami penambahan hingga 4.672 siswa.

“Padahal setelah penutupan pendaftaran Pak Gubernur [Ganjar Pranowo] meminta sekolah melakukan verifikasi aktual terhadap pengguna SKTM supaya tidak terjadi penyelewengan penggunaan. Namun, justru setelah diverifikasi jumlah siswa gakin bertambah 4.672 orang. Apa yang salah dalam proses ini?” ujar Syofii saat dihubungi Semarangpos.com, Kamis (13/7/2018).

Dari data yang diperoleh Semarangpos.com, sehari menjelang pengumuman PPDB online SMA dan SMK di Jateng, Selasa (10/7/2018), Disdikbud Jateng menemukan penyalahgunaan SKTM mencapai 78.065. Namun, jumlah SKTM yang tidak valid ini justru bertambah beberapa saat sebelum pengumuman, Rabu sore, mencapai 78.406.

Pattiro Semarang menduga terjadinya perbedaan jumlah SKTM itu dikarenakan pihak sekolah kurang maksimal dalam melakukan verifikasi dengan mendatangi rumah siswa yang mengaku gakin. Kurang maksimalnya verifikasi itu lebih disebabkan jarak waktu antara proses penutupan pendaftaran dan pengumuman PPDB yang pendek, hanya sekitar lima hari dari tanggal 6-11 Juli.

“Waktu yang singkat membuat sekolah tidak sempat mendatangi satu per satu rumah siswa yang menggunaan SKTM. Maka itu kami meminta Disdikbud Jateng untuk memerintahkan sekolah kembali melakukan verifikasi ke siswa gakin,” terang Syofii.

Syofii berharap siswa yang ketahuan menggunakan data palsu dalam SKTM dicoret dan digantikan siswa yang benar-benar berasal dari kalangan tidak mampu.

“Kam juga meminta sekolah melakukan seleksi ulang secara transparan terhadap kursi kosong yang ditinggalkan siswa yang kedapatan menggunakan SKTM palsu,” imbuh Syofii.

Tokopedia