Rumah Mau Digusur, Warga Tambakrejo Lawan Satpol PP

Warga Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, berjaga di depan rumah mereka, Jumat (13/7/2018). Rumah mereka hendak digusur Satpol PP karena menganggu proyek normalisasi Sungai BKT. (JIBI/Semarangpos.com - Imam Yuda S.)
13 Juli 2018 18:50 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG – Sejumlah warga Kampung Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, melawan tindakan para petugas Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) yang hendak membongkar rumah mereka karena dianggap menggangu proyek normalisasi Sungai Kanal Banjir Timur (KBT) atau yang populer disebut Sungai Banjir Kanal Timur (BKT), Jumat (13/7/2018).

Warga menuding aksi petugas Satpol PP Pemkot Semarang itu terkesan semena-semena karena tidak dibarengi surat peringatan maupun perintah pengusuran.

“Tidak ada peringatan sama sekali. Tiba-tiba rumah saya didatangi banyak Satpol PP yang bawa linggis dan palu,” ujar Bonisih, warga RT 005/RW 015 Kampung Tambakrejo, Kecamatan Tanjung Mas, saat dijumpai Semarangpos.com di rumahnya, Jumat siang.

Bonisih menyebutkan Satpol PP yang datang untuk membongkar rumahnya berjumlah belasan orang. Mereka datang sekitar pukul 10.00 WIB dengan diangkut dua buah truk besar.

Para Satpol PP itu berniat membongkar rumah Bonisih yang terbuat dari kayu dan semipermanen. Rumah Bonisih akan digusur karena dianggap mengganggu proyek normalisasi Sungai KBT atau BKT.

“Tapi enggak jadi. Saya langsung teriak-teriak, sehingga warga yang lain berdatangan dan menolak  pengusuran,” imbuh perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai tukang pijit bayi itu.

Datangnya puluhan warga yang menghalangi rencana pembongkaran itu pun membuat Satpol PP harus mengurungkan niatnya. Terlebih lagi, petugas Satpol PP tidak bisa menunjukkan surat perintah pengusuran begitu diminta warga.

Warga Tambakrejo dan Satpol PP terlibat cekcok terkait pengusuran rumah di bantaran Sungai Kanal Banjir Timur, Jumat (13/7/2018). (JIBI/Semarangpos.com/Imam Yuda S.)

“Mereka enggak jadi membongkar rumah-rumah penduduk, karena ditolak warga. Memang sempat terjadi ketegangan antara penduduk dan Satpol PP, tapi mereda setelah surat perintah pengusuran yang diminta tidak ada,” tutur perempuan yang sudah 10 tahun terakhir tinggal di bantaran Sungai BKT, Tambakrejo itu.

Sementara itu, Lurah Tanjung Mas, Margo Haryadi, mengaku siap melengkapi berkas-berkas yang diminta warga, yakni surat perintah pengusuran. Pihaknya menilai proses penggusuran rumah warga yang berada di bantaran Sungai BKT itu harus segera dilaksanakan.

“Saya belum tahu kapan surat perintah itu keluar. Tapi, saya janji secepatnya. Kalau berlarut-larut seperti ini nanti proyek normalisasi BKT enggak selesai-selesai,” tutur Margo saat dihubungi Semarangpos.com, Jumat siang.

Margo menambahkan rumah warga di bantaran Sungai BKT harus digusur karena mengganggu proyek normalisasi BKT yang selama ini dianggap sebagai pemicu rob dan banjir di kawasan Kaligawe dan sekitarnya.

Pemkot Semarang sebenarnya siap memberikan ganti rugi bagi warga yang terdampak proyek normalisasi dengan memberikan tempat tinggal di Rusunawa Kudu. Namun, kebijakan itu ditolak warga yang bersikukuh menginginkan ganti rugi berupa uang. 

Tokopedia