Vonis Terdakwa Politik Uang Temanggung Susut 2 Tahun

Sidang kasus politik uang di Pengadilan Negeri Temanggung. (Antara/Heru Suyitno)
21 Juli 2018 03:50 WIB Newswire Semarang Share :

Semarangpos.com, TEMANGGUNG — Putusan banding majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang atas praktik money politics atau politik uang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Temanggung 2018 dengan terdakwa Supriyono warga Desa Gowak lebih ringan daripada vonis Pengadilan Negeri Temanggung.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Temanggung Antonius di Temanggung, Kamis (19/7/2018), mengatakan amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 179/Pid.sus/2018/PT SMG tanggal 16 Juli 2018 menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Supriyono dengan hukuman pidana penjara satu tahun dan denda 200 juta. "Sidang putusan di Pengadilan Tinggi Semarang digelar Senin [16/7/2018]. Hari ini kami menerima berkas putusan tersebut," katanya.

Tokopedia

Ia menuturkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Temanggung telah menjatuhkan vonis tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta kepada terdakwa Supriyono. Setelah vonis tersebut penasihat hukum terdakwa dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Temanggung Muhammad Jamal langsung mengajukan banding. "Kini putusan banding telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan hukuman satu tahun dan denda Rp200 juta," katanya.

Menurut dia keputusan tersebut telah final dan berketetapan hukum tetap (inkrah). "Terdakwa tidak bisa mengajukan kasasi, karena tindak pidana pemilihan kepada daerah hanya sampai banding," katanya.

Atas amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang, terdakwa menerima putusan tersebut. Penasihat hukum terdakwa dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Temanggung Muhammad Jamal mengatakan putusan tersebut dirasa masih belum adil karena masih tetap di penjara satu tahun.

"Seandainya boleh ada upaya hukum kasasi, langkah kasasi akan kami tempuh, namun karena tidak bisa, dengan terpaksa kami terima," katanya.

Ia menuturkan dari sisi keadilan memang belum adil, masih tebang pilih, mengapa yang dijatuhi hukuman hanya pemberi, sedangkan penerima tidak. Padahal dalam UU dijelaskan pemberi dan penerima harus menadapat hukuman.

"Hal ini yang saya tanyakan kepada Panwaskab Temanggung. Apapun ketupusanya ini, kami mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim pengadilan tinggi yang memberikan hukuman lebih ringan dengan putusan majelis hakim PN Temanggung, dari hukuman tiga tahun menjadi satu tahun," katanya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber : Antara