Penyelamatan Lingkungan Tambak Terboyo Kandas

Kepala Satpol PP Kota Semarang Endro P. Martanto memberikan keterangan pers di sela-sela pengosongan lahan tambak untuk membuang material disposal Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) Semarang, Senin (23/7 - 2018). (Antara/Zuhdiar Laeis)
24 Juli 2018 11:50 WIB Newswire Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Upaya penyelamatan lingkungan tambak di Kelurahan Terboyo Kulon, Kota Semarang, Jawa Tengah oleh seniman dan petambak yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Kekerasan Negara (Makna) kandas. Pemkot Semarang Senin (23/7/2018), mengerahkan ratusan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menghadapi mereka.

Makna mencegah pembuangan sedimentasi dari Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) Semarang ke kawasan di seputaran tambah itu karena dinilai mengganggu ekosistem setempat. Mereka menggelar laku budaya untuk mengadang truk-truk yang hendak membuang sedimentasi di lahan pertambakan itu.

Ketegangan sempat terjadi karena sejumlah seniman dan petambak mengadang upaya pengosongan dan pembuangan sedimentasi. Mereka kemudian terlibat saling dorong dengan petugas Satpol PP. Namun, upaya mempertahankan kelestarian lingkungan lahan pertambakan itu gagal dilakukan karena para petambak dan seniman tidak bisa berbuat banyak berhadapan dengan satpol PP yang mengerahkan sekitar 200 personel.

Truk-truk pengangkut endapan sedimentasi dari pengerukan Sungai BKT kemudian leluasa membuang material disposal itu ke lahan di sekitar pertambakan tersebut, sementara para petambak lain menyebar jala untuk memanen bandeng. Teha Edy Djohar, salah seotang petambak menyesalkan upaya pengosongan lahan secara paksa yang dilakukan Pemkot Semarang dengan mengerahkan kekuatan negara, mulai Satpol PP, Polri, hingga TNI.

"Harusnya, suara kami ini didengar. Sampai sekarang belum ada dialog. Kami hanya minta dimanusiakan, tetapi pemerintah malah mengerahkan kekuatan negara. Tambak ini telah banyak menghidupi warga," katanya.

Jika kemudian tambak yang masih produktif itu langsung diuruk dengan tanah, lanjut dia, akan berdampak terhadap kelangsungan hidup banyak orang yang selama ini bergantung dari hasil tambak tersebut. Bersama kuasa hukumnya, Teha menggaku akan menempuh langkah hukum atas kesewenang-wenangan Pemkot Semarang dalam pengosongan lahan tambah itu, sebab selama ini belum ada dialog dengan para pengelola tambak.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Semarang Endro P. Martanto menegaskan lahan pertambakan yang ditempati warga itu merupakan aset Pemkot Semarang yang akan dipakai untuk kepentingan pembangunan. Lahan itu, kata dia, diperlukan untuk pembuangan material disposal dari sedimentasi Sungai BKT sebagai proyek nasional yang sedang berjalan, yakni normalisasi sungai untuk penanggulangan rob dan banjir.

"Kami berharap warga yang mengelola harusnya legawa. Apalagi, mereka tidak mempunyai alas hak. Pemkot Semarang pun cukup bijak karena puluhan tahun mereka mengelola tanpa ada retribusi," ungkapnya.

Upaya pengosongan lahan itu, kata dia, sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) karena sudah dikirimkan somasi kepada warga untuk segera mengosongkan hingga tenggat waktu 23 Juli ini. Seperti halnya pengosongan bantaran Sungai BKT dari kios dan lapak PKL yang sudah dilakukan, kata dia, mereka juga sudah bersedia direlokasi dengan jumlah yang lebih banyak dari lahan pertambakan itu.

"Soal ganti rugi, kan dasarnya sudah jelas. Tunjukan alas haknya dulu. Kalau ada, berapa pun pasti diganti sesuai appraisal. Hla ini kan tidak ada alas haknya," kata Endro.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber : Antara