650 Kapal Nelayan Jepara Diukur Ulang demi Data Base Pemerintah Pusat

Sejumlah kapal nelayan ditambatkan di aliran muara sungai dekat Tempat Pelengan Ikan (TPI) Ujungbatu, Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara, Jateng. (Antara/Akhmad Nazaruddin Lathif)
31 Juli 2018 01:50 WIB Newswire Semarang Share :

Semarangpos.com, JEPARA — Sebanyak 650 unit kapal nelayan di Kabupaten Jepara dan Demak diukur ulang oleh aparat Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Jepara, Jawa Tengah. Pengukuran itu terkait dengan persetujuan penggunaan nama kapal yang datanya masuk ke data base pemerintah pusat.

Menurut  Kepala Kantor UPP Kelas III Jepara Trijoto, pengukuran ulang kapal nelayan tersebut  dimulai sejak ada pelimpahan wewenang dari pemda kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tahun 2017. Sesuai surat edaran dari Dirjen Perhubungan Laut, pemilik kapal diminta melakukan pengukuran ulang kapal mereka.

Pemerintah, tegasnya, tidak bisa memaksakan pendataan. Karenanya, pengukuran ulang kapal perikanan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari pemilik kapal.  

"Kami memang tidak bisa memaksa untuk melakukan pengukuran ulang. Akan tetapi, mereka kami imbau untuk mematuhi aturan yang ada agar aktivitas mereka di laut tidak ada kendala, terutama ketika ada instansi lain yang melakukan pemeriksaan terkait ukuran kapalnya," ujarnya di Jepara, Senin (30/7/2018).

Pemilik kapal juga mendapatkan kemudahan karena sudah mulai diterapkan pelayanan secara online sehingga semua persyaratan harus diinput secara online. Hal tersebut, selain memudahkan juga bertujuan untuk menghindari kemungkinan adanya nama kapal yang ganda.

Sementara jumlah kapal perikanan dengan ukuran kurang dari 7 gross ton (GT) untuk Kabupaten Jepara sebanyak 3.500 kapal, sedangkan Kabupaten Demak sebanyak 3.100 kapal. Pemilik kapal perikanan yang hendak mengajukan pengukuran ulang, maka terlebih dahulu mengajukan persetujuan penggunaan nama kapal secara online.

Kasus penggunaan nama kapal yang sama yang terjadi sebelumnya. Karena itu dengan adanya kebijakan baru harus mengganti dengan nama lain yang tidak sama.

Sebelum ada persetujuan penggunaan nama kapal yang datanya masuk ke dalam data base pemerintah pusat, maka pemilik kapal belum bisa mengajukan pengukuran ulang. Untuk kapal dengan GT 7 ton atau lebih, agar diajukan pendaftarannya untuk memperoleh gross akta, sedangkan kapal dengan GT kurang dari 7 ton agar diajukan mendapatkan pas kecil.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber : Antara