Program Seribu Embung Jateng Tak Sesuai Impian

Ilustrasi embung. (Solopos/Dok.)
28 Agustus 2018 06:50 WIB Alif Nazzala Rizqi Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Program seribu embung yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2015 tak sesuai impian. Sejauh ini, program itu belum terealisasi maksimal. Hingga medio 2018 ini, baru 75 embung terealisasi. 

Anggota Komisi D DPRD Jateng Moch. Ichwan menuturkan embung merupakan sumber air yang digunakan untuk mengairi lahan pertanian. Karena itulah pembangunan embung sangat bermanfaat untuk masyarakat.

"Embung yang terbangun di Jateng baru 75. Jumlah ini dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sampai hari ini beberapa kabupaten masih banyak yang kekurangan embung untuk pengairan lahan pertanian dan kebutuhan air masyarakat," kata Ichwan, Senin (27/8/2018).

Untuk membangun satu embung, dibutuhkan dana Rp1.2 miliar hingga Rp2 miliar, tergantung luas dan kedalamannya. Menurutnya, sudah banyak kabupaten dan kota yang melakukan pengajuan pembuatan embung itu. 

Menurut Ichwan, DPRD Jateng tidak pernah menolak pengajuan proposal pembangunan yang diajukan oleh Dinas PSDA. Sebab, menurutnya jika Dinas PSDA yang mengajukan tentunya sudah memenuhi syarat dalam pembangunan embung.

"Kami tidak pernah sedikitpun mengurangi anggaran yang didapatkan oleh Dinas PSDA. Karena pembangunan embung sangat penting untuk membantu masyarakat mendapatkan suplai air bersih," tegas Ichwan. 

Ichwan menambahkan, beberapa daerah yang menjadi titik pengawasannya saat kekeringan yaitu berada di Wonogiri, Rembang, Klaten, dan Purwodadi. Pasalnya, beberapa kabupaten tersebut merupakan daerah tandus. 

"Banyak sekali daerah di Jateng yang mempunyai potensi kekeringan, namun pemprov berkomitmen untuk menanggulangi kekeringan yang ada," ujarnya.

Di sisi lain, Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air, dan Penataan Ruang (Pusdataru) Jawa Tengah mengusulkan untuk membeli tanah bengkok supaya bisa diubah menjadi embung. Hal tersebut merupakan opsi demi mengatasi kemarau berkepanjangan yang melanda daerahnya.

"Desain (embung) sudah ada. Kalau memang ada tanah bengkok di desa-desa, maka bisa ditukar guling menjadi tanah propinsi. Walau di sisi lain membutuhkan proses yang cukup panjang," ungkap Kepala Bidang Mitigasi Air Baku Pusdataru Jawa Tengah Ketut Arsa Indra Watara.

Dia menyebutkan penggunaan tanah desa sebagai embung menjadi pilihan yang ideal. Kendati demikian, pihaknya masih punya satu alternatif lagi yang bisa ditawarkan kepada Pemprov Jateng, yaitu dengan memanfaatkan aset milik pemerintah kabupaten dan kota. Pasalnya, aset kabupaten biasanya kurang layak digunakan sebagai embung.

"Kalau asetnya milik kabupaten maka akan dibantu pembangunan embungnya oleh kita. Dananya memakai APBD propinsi. Itu solusinya saat ini," ujar Ketut.

 KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber : Bisnis