ORI Puji Sistem Pelayanan Publik Kota Semarang

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, menjelaskan sistem pelayanan publik Kota Semarang kepada perwakilan Ombudsman RI dan Komisi II DPR di Balai Kota Semarang,Jumat (31/8 - 2018). (Istimewa/Humas Pemkot Semarang)
03 September 2018 07:50 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memuji sistem kerja pelayanan publik yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Sistem itu dianggap baik karena mampu memberikan respons yang baik terhadap pengaduan masyarakat.

Hal itu disampaikan Komisioner ORI, Laode Ida, saat berkunjung ke Balai Kota Semarang, Jumat (31/8/2018). Dalam kunjungannya itu, ORI hadir bersama beberapa anggota Komisi II DPR, yakni Tuti N. Roosdiono, E.E. Mangindaan, Agus Susanto, Dwi Ria Latifa, M. Hasbi Asyidiki Jayabaya, dan Herman Khaeron.

“Survei Ombudsman RI tahun lalu, Kota Semarang ada di peringkat teratas dengan kategori zona hijau. Dan hari ini saya menyaksikan sendiri bahwa jarang sekali ada satu kota yang sistem pelayanan terpadunya sangat maksimal,” ujar Laode dalam siaran pers yang diterima Semarangpos.com, Jumat.

Pujian serupa juga disampaikan Herman Khaeron. Politikus Partai Demokrat itu menilai faktor pelayanan publik Pemkot Semarang terbilang prima.

“Aspek yang kami dalami dalam kunjungan ini, yakni terkait aksesbilitas informasi masyarakat terhadap kinerka Pemkot Semarang, yang menjadi faktor pelayanan publik yang prima. Selain itu, dalam melakukan koordinasi lintas sektoral untuk memberikan pelayanan terkait pengaduan masyarakat, Semarang juga cukup baik dalam memberikan respons,” tutur Herman.

Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mengatakan jika pengaduan masyarakat merupakan salah satu pendorong bagi Kota Semarang menjadi lebih baik. Wali kota yang akrab disapa Hendi itu menilai tanpa adanya aduan masyarakat, maka mustahil Pemkot Semarang mampu menata kota hingga ke pelosok.

“Dalam kurun waktu dari Januari 2016 hingga 31 Desember 2017 ada 12.094 pengaduan masyarakat yang ditangani Pemkot Semarang. Kalau dikalkulasi rata-rata kami menyelesaikan 500 aduan tiap bulan,” ujar Hendi.

Hendi menambahkan banyaknya laporan yang diberikan masyarakat menjadi cermin partisipasi atau kepedulian warga. Hal itu pulalah yang membuat kinerja Pemkot Semarang menjadi lebih baik di saat jumal aparatur sipil negara (ASN) yang semakin minim.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya