Di Kudus, Pemilu Damai Dipandegani Polisi

Kapolres Kudus AKBP Agusmann Gurning beserta sejumlah tamu undangan melakukan deklarasi pemilu damai di Alun-Alun Kudus, Minggu (23/9 - 2018). (Antara/Akhmad Nazaruddin Lathif)
23 September 2018 18:50 WIB Newswire Semarang Share :

Semarangpos.com, KUDUS — Lazimnya deklarasi kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 damai dipandegani lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Tak demikian halnya dengan di Kudus, Jawa Tengah, Minggu (23/9/2018).

Kantor Berita Antara tegas melaporkan deklarasi kampanye Pemilu 2019 damai di Kudus justru dipandegani lembaga kepolisian. Pemerintah daerah serta lembaga penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu hanya disebut kantor berita pelat merah itu sebagai objek penyerta semata.

Deklarasi kampanye pemilu dan Pilpres 2019 damai dan aman tersebut digelar di Alun-Alun Kudus, Jawa Tengah. Acara itu dihelat bersamaan dengan tasyakuran Polisi Lalu Lintas. Hadir pada acara deklarasi tersebut, sejumlah pejabat yang tergabung dalam Forkompinda, pengurus partai politik peserta pemilu di Kudus, serta masyarakat luas karena bertepadan dengan kegiatan car free day.

Saat pembacaan deklarasi pemilu damai, para peserta juga mengusung sejumlah poster bertuliskan “No hoax", "Katakan tidak pada politik uang", "Setop ujaran kebencian", "Boleh beda tetapi kita tetap bersaudara".

Dengan deklarasi pemilu damai itu, kata Kapolres Kudus AKBP Agusman Gurning, semua pihak, termasuk calon anggota legislatif, memiliki kesamaan pandangan dan semangat untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu agar terlaksana dengan lancar, damai, dan sejuk. "Saya meminta calon anggota legislatif menghormati aturan KPU, terutama larangan politik uang," ujarnya.

Selain itu, dia juga meminta caleg untuk tidak melakukan ujaran kebencian, fitnah dan lain-lain. Ia mengatakan bahwa masyarakat harus cerdas dalam setiap tahapan pemilu, termasuk saat ikut dalam kampanye agar tidak melanggar tata tertib berlalu lintas.

Untuk menekan "money politik", menurut dia, perlu dukungan masyarakat agar berani menolak uang pemberian dari kontestan pemilu yang bertujuan untuk memengaruhi pilihan. Pada tahapan kampanye ini, dia memprediksi eskalasi kampanye melalui media sosial bakal meningkat dan biasanya dibumbui dengan ujaran kebencian, hoaks, dan lain-lainnya.

Untuk itu, tim cyber Polres Kudus akan diintensifkan dalam memantau media sosial. Meskipun belum memasuki tahapan kampanye, sudah banyak warganet yang melakukan ciutan dan nyinyir di medsos. "Sikap warganet tersebut akan dilihat apakah masuk pelanggaran pemilu atau tindak pidana lain sebagaimana diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik," katanya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber : Antara