Bupati Tasdi Segera Diadili di Kota Semarang

Bupati Purbalingga Tasdi (tengah) mengenakan rompi tahanan KPK. (Antara/Akbar Nugroho Gumay)
27 September 2018 22:50 WIB Rahmad Fauzan Semarang Share :

Semarangpos.com, JAKARTA — Bupati Purbalingga yang beberapa waktu lalu terjerat dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi, Tasdi, telah menyelesaikan proses penyidikan oleh KPK. Bupati pun segera diadili di Kota Semarang, ibu kota Jawa Tengah.

"Penyidikan untuk tersangka TSD sudah selesai dilakukan. Penyidik telah menyerahkan tersangka dan berkas perkara ke penuntut umum dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Purbalingga," papar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (27/9/2018). Sidang itu rencananya akan dilakukan di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang.

Tasdi diamankan dalam OTT KPK pada awal Juni 2018. Dalam kegiatan tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang Rp100 juta (dalam pecahan seratus ribuan) dan mobil Toyota Avanza yang digunakan tersangka Hadi Iswanto saat menerima uang. Tasdi diduga menerima fee Rp100 juta dari pemenang proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap II tahun 2018 senilai sekitar Rp22 miliar dan pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee sebesar 2,5% dari total nilai proyek, yaitu senilai Rp500 juta.

Proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center merupakan proyek tahun jamak "multi years" yang dikerjakan selama tiga tahun dari 2017-2019 senilai total Rp77 miliar. Terdiri atas Tahun Anggaran 2017 senilai sekitar Rp12 miliar, Tahun Anggaran 2018 senilai sekitar Rp22 miliar, dan Tahun Anggaran 2019 senilai sekitar Rp43 miliar

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata Nababan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Tasdi dan Hadi Iswanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber : Bisnis