BPJS Ungkap Utang Pemkot Semarang, Hendi Geram

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi alias Hendi. (Istagram/hendrarprihadi)
29 September 2018 08:50 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, geram dengan pernyataan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Semarang, Bimantoro, yang mengungkap utang Pemkot Semarang sebesar Rp11 miliar.

Wali kota yang akrab disapa Hendi itu menilai apa yang disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

“Saya sudah menanyakan ke Dinkes [Dinas Kesehatan] terkait pernyataan pihak BPJS itu. Kata kepala dinas utangnya engga sampai Rp11 miliar. Hanya Rp5,5 miliar karena yang bulan Agustus sudah dibayar. Sedang yang bulan September memang belum karena masih berjalan,” ujar Hendi kepada wartawan di Balai Kota Semarang, Jumat (28/7/2018).

Sebelumnya, Bimantoro kepada wartawan di kantornya, Rabu (26/9/2018), mengungkapkan jika Pemkot Semarang masih menunggak pembayaran program Universal Healt Care (UHC) bagi warga penerima bantuan iuran (PBI) selama dua bulan, sekitar Rp11 miliar.

Menurut Hendi pernyataan itu tidak perlu diungkapkan BPJS ke publik. Terlebih lagi, sesuai perjanjian antara Pemkot Semarang dan BPJS terkait tagihan UHC bisa dibayarkan awal tahun depan.

“Saya jadi heran dengan niatan BPJS ini apa. Terus terang, selama ini saya pribadi maupun kelembagaan kerap membantu BPJS. Terutama, dalam menenangkan rumah sakit di Semarang untuk tetap melayani peserta BPJS,” ujar Hendi.

Hendi mengaku beberapa waktu lalu sempat menggelar audensi dengan pengelola beberapa rumah sakit di Semarang. Kepada Hendi, mereka mengungkapkan sulitnya menerima pencairan dana dari BPJS untuk pembayaran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Bahkan ada [rumah sakit] yang mengaku belum mendapat pencairan dana dari BPJS selama bulan Juni-Agustus, mencapai Rp32 miliar. Tapi, saya minta ke mereka untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat karena BPJS kan program pemerintah pusat. Enggak mungkin pemerintah tidak membayar klaim itu,” terang Hendi.

Hendi menambahkan sebagai seorang pimpinan, apa yang dikatakan Kepala BPJS Kesehatan Semarang tidak pantas. Pernyataan Bimantoro itu justru akan menimbulkan keresahaan publik dan ketidakpercayaan terhadap BPJS yang saat ini memang tengah mengalami defisit anggaran.

“Enggak elok pimpinan mengatakan seperti itu di media. Mestinya kita menjaga kondisi dan situasi untuk ketenangan masyarakat. Enggak usah berteriak saat sebenarnya kesalahan ada di tempat dia,” tutur Hendi.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya