Jutaan Warga Jateng Tunggak Iuran BPJS Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan Jateng Yulianto Prabowo memberikan keterangan kepada wartawan. (Bisnis)
02 Oktober 2018 10:50 WIB Alif Nazzala Rizqi Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Kepala Dinas Kesehatan Jateng Yulianto Prabowo mengungkapkan iuran BPJS Kesehatan warga Jawa Tengah belum lunas terbayarkan. Bahkan, baru 45%—kurang dari separuh—iuran BPJS Kesehatan yang telah dilunasi.

"Jika hanya mengandalkan premi dari peserta BPJS, masih cukup menyulitkan karena sampai sekarang baru 17 juta penduduk atau 45% di Jateng yang sudah terbayarkan. Sementara total penduduk Jateng yang sudah menggunakan BPJS Kesehatan mencapai 27 juta jiwa," ungkap Yulianto, Senin (1/8/2018).

Dia juga mengatakan, sampai September 2018, klaim fasilitas kesehatan (faskes) baru terbayar sekitar Rp7,3 triliun. Angka itu, kata dia, sudah termasuk pembayaran bagi masyarakat miskin.

"Persoalannya, jika digabung dengan masyarakat umum lainnya, pembayarannya memang masih belum cukup. Dalam persoalan itu, kami tetap berupaya agar segera terselesaikan seperti peningkatan jumlah peserta BPJS sehingga target UHC pada 2019 bisa tercapai," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Jateng Aris Jatmiko mengatakan target UHC atau Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program nasional. Hal itu sudah dikoordinasikan dengan 11 kementerian dan pemerintah daerah untuk mewujudkan program tersebut.

"Dalam hal kebijakan penganggaran, sudah dibicarakan dengan semua daerah agar semua masyarakat bisa terkaver kesehatannya. Pada 2019 mendatang, diyakini semua daerah bisa mencapai UHC tersebut," kata Aris.

Di sisi lain, Komisi E DPRD Jateng tengah menyusun raperda mengenai kesehatan bagi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan. Hal ini menyusul adanya tunggakan pembayaran yang diterima oleh BPJS Kesehatan.

"Diharapkan, dengan munculnya persoalan tunggakan itu, tidak mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat," kata Anggota DPRD Jateng Muh Zen.

Menurut dia saat ini perlu pemetaan masalah agar masalah tunggakan segera selesai. "Jika belum menemukan solusi, maka berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat akan terhambat. Untuk itu, perlu dicari solusi atas masalah tersebut," katanya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber : Bisnis