200 Ha Lahan Pemprov Jateng Tak Digarap Maksimal

Sejumlah anak bermain sepak bola di lahan kosong. (Antara/Yulius Satria Wijaya)
09 Oktober 2018 14:50 WIB Alif Nazzala Rizqi Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Kalangan DPRD Jateng mengungkapkan ada 200 hektare lahan milik Pemprov yang belum tergarap secara maksimal oleh eksekutif pemerintah setempat. Jika dikelola dengan baik, aset Pemprov Jateng itu mestinya bisa menghasilkan pendapatan cukup besar bagi kemaslahatan masyarakat provinsi ini.

Adalah anggota Komisi C DPRD Jateng, Muhammad Rodhi, yang menyatakan banyaknya aset Pemprov Jateng yang belum dikelola secara maksimal oleh eksekutif pemerintahan setempat itu. Dikatakannya, sekitar 200 ha lahan yang dikelola Jateng itu hanya bisa menyumbang jutaan rupiah saja bagi pendapatan provinsi ini. Padahal jika dikelola dengan baik, mestinya lahan itu bisa menghasilkan pendapatan lebih besar.

"Ada 200 ha lahan yang digunakan usaha perkebunan tebu dan sebagain jeruk di Jateng barat, saya sudah minta kalau ini tidak menguntungkan putus hubungan. Ganti yang lain atau kita buat perjanjian kerja sama dengan siapa yang lebih menguntungkan," kata Rodhi, Senin (8/10/2018).

Demi mendorong peningkatan pemendapatan asli daerah (PAD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menurutnya, harus memiliki jiwa wirausaha. Dengan demikian, aset-aset yang dimiliki Pemprov Jateng bisa mendapatkan hasil yang lebih baik.

"Yang jadi perhatian khusus, teman-teman di SKPD harus punya jiwa enterpreneur. Ada unit usaha yang dikelola OPD kalau ditambahi modal Rp1 miliar, maka di tahun yang sama dia sudah dapat Rp1 miliar. Nah di tahun kedua saya dapat Rp1 miliar tanpa menyertakan modal. Jadi, 100% pendapatan lebih besar. Ini lebih dibandingkan pendapatan BUMD, BUMD hanya sekian, kecil-kecil," paparnya.

Di sisi lain, DPRD Jawa Tengah mencatat sampai saat ini 84% PAD Jateng didominasi oleh pajak kendaraan bermotor.  Menurutnya, jumlah tersebut sangat besar, padahal sebenarnya masih ada sektor lain yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD. 

"PAD kita masih bertumpu di pajak dan yang terbesar itu pajak kendaraan karena 83% sekian, hampir 84%, dari pajak kendaraan. Padahal masih ada pendapatan bisa dari retribusi, pendapatan atas setiap pemakaian kekayaan daerah dan lain lain yang sah. Tiga ini belum maksimal,"katanya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber : Bisnis