Penggusuran PKL Banjir Kanal Semarang Dikebut

Pekerja menyelesaikan proyek normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (26/9 - 2018). (Antara/R. Rekotomo)
10 Oktober 2018 21:50 WIB Newswire Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Dinas Perdagangan Kota Semarang menegaskan komitmen mengebut penggusuran pedagang kaki lima (PKL) dengan membongkar lapak dan hunian liar mereka dari sepanjang bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT).

"Memang masih ada ratusan PKL yang masih belum dibongkar, kami targetkan pertengahan Oktober ini seluruhnya sudah rata dengan tanah," kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Fajar Purwoto di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (10/10/2018).

Dia menjelaskan pembongkaran bangunan liar dilakukan secara bertahap, seperti 15 bangunan di Kelurahan Mlatiharjo yang sudah dilakukan karena telah ditinggalkan pemiliknya ke tempat relokasi. Untuk bangunan di Mlatiharjo dan Karangtempel, kata dia, sekitar 550 lapak yang dijadwalkan dibongkar selambat-lambatnya 17 Oktober 2018.

Sedangkan pembongkaran 94 lapak PKL di Bugangan dan Rejosari bakal dilaksanakan sesudah itu. "Pada bulan ini, kami fokus dulu di Mlatiharjo dan Karangtempel. Kelurahan Bugangan dan Rejosari target kami setelah itu karena ini memang ada percepatan, kami bongkar secara bertahap," katanya.

Sungai BKT Semarang sedang dinormalisasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana. Normalisasi itu ditargetkan rampung akhir 2018.

Ribuan PKL dan rumah hunian liar yang selama ini berada di bantaran sungai itu harus direlokasi, sebagian besar penghuninya sudah menempati Pasar Klithikan Penggaron dan Pasar Waru. Sedangkan, para penghuni sisa PKL dan hunian liar lainnya menyusul ke tempat relokasi lainnya.

Pemerintah Kota Semarang telah menyediakan lahan di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) dengan sistem sewa untuk lapak sementara bagi PKL bantaran Sungai BKT yang direlokasi tahap akhir. Fajar mengharapkan relokasi PKL dan hunian liar itu didukung oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait demi percepatan normalisasi Sungai BKT.

Ia mencontohkan sempat adanya warga terdampak relokasi yang tidak kunjung mendapatkan hunian pengganti di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di bawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim). "Ini yang jadi kendala kami, padahal kami sudah meminta untuk segera dicarikan rumah susun yang kosong. Kalau belum diberikan, kami tidak akan membongkar bangunannya. Nanti mereka tinggal di mana?" katanya.

Ia mengatakan relokasi para PKL dan hunian liar di sepanjang bantaran Sungai BKT memerlukan koordinasi dan sinergi dari seluruh jajaran terkait agar proyek normalisasi sungai segera rampung.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber : Antara