Bupati Kebumen Minta Dibui di LP Sukamiskin

Terdakwa kasus suap sejumlah proyek senilai Rp12 miliar bupati nonaktif Kebumen Yahya Fuad menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Jateng, Rabu (3/10 - 2018). (Antara/R. Rekotomo)
11 Oktober 2018 15:50 WIB Newswire Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Bupati nonaktif Kebumen Yahya Fuad pasrah jika hakim mencabut hak politiknya seandainya ia dinyatakan bersalah dalam kasus dugaan menerima suap atas sejumlah proyek di kabupatennya tahun 2016 silam. Ia juga meminta dibui di LP Sukamiskin Bandung saja.

Hal tersebut disampaikan Yahya Fuad saat menyampaikan nota pembelaan atas tuntutan jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (10/10/2018). "Saya memohon majelis hakim memberikan putusan seringan-ringannya," katanya dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Antonius Widijantono itu.

Yahya mengaku masih trauma untuk berpolitik. Dalam pembelaannya, Yahya juga meminta hakim dalam menjatuhkan hukuman nantinya untuk memerintahkan penahanan dirinya dilakukan di LP Sukamiskin, Bandung, agar lebih dekat dengan keluarganya.

Berkaitan dengan kasus dugaan suap yang dialaminya, ia mengaku sebagai korban dari sebuah sistem. Yahya mengaku tidak pernah memerintahkan atau menyuruh meminta sesuatu karena hal itu merupakan bagian dari sebuah sistem.

Sebelumnya, bupati nonaktif Kebumen Yahya Fuad dituntut hukuman lima tahun penjara dalam kasus dugaan suap atas sejumlah proyek di kabupaten tersebut selama kurun waktu 2016. Jaksa penuntut umum Joko Hermawan mengatakan selain hukuman badan, terdakwa juga dituntut membayar denda Rp600 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama enam bulan.

Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan terdakwa terbukti menerima suap yang totalnya mencapai Rp12,03 miliar. Suap yang berasal dari fee sebesar 7 persen sejumlah proyek di Kabupaten Kebumen tersebut dikumpulkan oleh sejumlah anggota tim pemenangan Yahya Fuad saat mencalonkan diri sebagai bupati.

"Uang fee tersebut berasal dari para pengusaha yang ingin mendapatkan proyek pada tahun anggaran 2016," katanya.

Atas perbuatannya itu, jaksa menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 31/1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain hukuman badan dan denda, jaksa juga menuntut terdakwa agar dicabut hak politiknya selama lima tahun, terhitung sejak terdakwa selesai menjalani masa hukumannya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber : Antara