Ganjar Izinkan Daerah di Jateng Usulkan UMK di Atas 8,03%

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dan Kepala Dinaskertrans Jateng, Wika Bintang, saat berada di Kantor DPRD Jateng, Kota Semarang, Selasa (30/10 - 2018). (Istimewa/Humas Pemprov Jateng)
30 Oktober 2018 18:50 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, mengizinkan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya tidak memakai Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 dalam usulan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2019. Jika mengacu aturan PP 78/2015 tentang Pengupahan, kenaikan UMK pada tahun depan berkisar 8,03% dari UMK 2018.

Hal itu disampaikan Ganjar seusai berdialog dengan Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi, terkait pengupahan di Kantor DPRD Jateng, Kota Semarang, Selasa (30/10/2018).

“Memang sudah ada PP yang mengatur, namun fakta di lapangan tidak bisa 100% menggunakan aturan itu. Pasti ada tarik ulur,” ujar Ganjar.

Ganjar menilai ada sejumlah daerah yang tidak bisa menggunakan formulasi PP 78/2015 dalam sistem pengupahannya.

“Seperti contoh di Batang, tentu tidak bisa menggunakan PP 78. Di beberapa kabupaten bahkan juga sudah ada kesepakatan antara Triparti, mereka akan naik berapa persen. Kalau itu baik, maka akan kami ambil,” tegas politikus PDIP tersebut.

Dengan kebijakan tersebut, Ganjar pun mengaku ada kemungkinan beberapa daerah yang UMK 2019 kenaikannya nanti lebih dari 8,03%. Kendati demikian, pihaknya tetap akan mengumumkan penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) Jateng 2019 pada 1 November nanti sesuai dengan PP 78/2015.

“Kebiasaan di Jateng ini kita menggunakan UMK terus menerus. Meski UMP kami tetapkan, itu hanya untuk memenuhi regulasi saja. Kalau menggunakan UMP kesenjangannya akan sangat tinggi,” tegas Ganjar.

Penggunaan formulasi UMK lanjut Ganjar merupakan jalan tengah untuk menghindari ketimpangan upah antardaerah. Dirinya mencontohkan, jika hanya menggunakan UMP, maka akan terjadi ketimpangan antara Kota Semarang dan Banjarnegara.

"Kalau angkanya segitu (UMP), njeglek mas, nanti tidak adil. Contoh Semarang dengan Banjarnegara, itu angkanya jauh sekali," tegasnya.

Penggunaan mekanisme UMK lanjut mantan anggota DPR RI ini dinilai lebih bijaksana, karena mendekati standar Kebutuhan Hidup Layak daerah masing-masing. Meskipun dalam praktiknya, masih ada satu daerah di Jateng yang belum 100% memenuhi standar KHL, yakni Batang.

Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi, mengatakan persoalan PP 78 dalam penetapan UMP merupakan hal yang mutlak dan harus dilaksanakan. "Kalau soal UMP, sepertinya tidak bisa apa-apa, itu sudah aturan baku. Hanya bisa pakai kebijakan kita terkait UMK, jadi bisa disesuaikan dengan kondisi regional masing-masing daerah," ucapnya.

Jika mengacu PP 78, UMP Jateng 2019 berkisar Rp1.605.396, naik Rp119.331 atau 8,03% dari UMP 2018, yakni Rp1.486.065.

Sementara itu, UMK tertinggi di Jateng pada 2018 dicatatkan Kota Semarang, yakni Rp2.310.087. Sedangkan UMK terendah berada di Kabupaten Banjarnegara, yakni Rp1.490.000.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya