Ini Kiat KPU Jateng Paksa Media Massa Patuh Aturan Pemilu 2019

Jajaran direksi Harian Umum Solopos berfoto bersama para komisioner dan Ketua KPU Jateng, Yulianto Sudrajad (ketiga dari kanan), di kantor KPU Jateng, Jl. Veteran No. 1A, Kota Semarang, Jumat (1/11 - 2018). (Semarangpos.com/Imam Yuda S.)
02 November 2018 10:50 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Jajaran direksi Harian Umum Solopos menggelar kunjungan ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah (Jateng) di Jl. Veteran No.1A, Kota Semarang, Jumat (1/11/2018).

Di kantor tersebut, jajaran direksi Harian Umum Solopos yang diwakili Pemimpin Redaksi (Pimred) Suwarmin, General Manager Usaha Tri Wahyudi, General Manager Iklan Wahyu Widodo, dan Manajer Penjualan Buku dan Cetakan Amir Tohari, bersilaturahmi dengan Ketua KPU Jateng, Yulianto Sudrajad.

Selama kunjungan itu, Yulianto yang baru saja diangkat sebagai Ketua KPU Jateng menggantikan Joko Purnomo, memberikan kiat-kiat agar media massa, baik cetak, elektronik, maupun online, tidak terjebak dalam pelanggaran selama masa kampanye Pemilu 2019.

Selama ini, media massa memang kerap menjadi sarana bagi peserta pemilu dalam melakukan sosialisasi atau kampanye, baik melalui pemberitaan maupun iklan. Meski demikian, tak jarang media cetak yang kerap melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam UU No.7/2017 tentang Pemilu maupun PKPU No.5/2018.

“Ada beberapa media yang kerap menayangkan iklan peserta pemilu. Itu tidak boleh untuk saat ini. Iklan baru diizinkan H-21 sebelum masa pencoblosan. Itu pun diatur oleh KPU. Kalau ada media cetak yang melanggar akan terkena sanksi. Kami juga telah menggandeng Dewan Pers untuk mengawasi iklan maupun pemberitaan di media,” ujar Yulianto.

Kendati demikian, KPU tidak akan melarang para calon anggota legislatif untuk melakukan sosialisasi di media cetak. Asalkan dalam sosialisasi itu, pihak caleg maupun peserta pemilu tidak menonjolkan citra diri yang masuk kategori kampanye.

Selain memberikan strategi, Yulianto juga meminta media massa turut membantu KPU dalam memerangi berita bohong atau hoaks yang marak beredar selama masa kampanye.

“Kami harap media bisa turut meluruskan berita-berita hoaks seputar kontestasi politik. Media harus mengusung asas independen dan berimbang. Sekeras apa pun kontestasi politik, rakyat yang harus diutamakan,” imbuh Yulianto.

Menanggapi hal itu, Pimred Harian Umum Solopos, Suwarmin, mengaku siap membantu KPU dalam memerangi hoaks maupun ujaran kebencian yang marak beredar pada masa Pemilu 2019.

“Selama ini kami tidak hanya mengusung asas berimbang dan cover both side. Kami juga mengambil sikap hati-hati dalam memberitakan sesuatu yang bersifat politis. Kami tidak mau produk yang kami buat justru menghadirkan kegaduhan di tengah masyarakat,” tutur Suwarmin.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya