Diduga Gunakan Fasilitas Negara saat Kampanye, Bupati Demak Dipanggil Bawaslu

Ilustrasi mobil dinas. (dok. Solopos.com)
06 November 2018 10:50 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak memanggil Bupati M. Natsir, Wakil Bupati Joko Sutanto, dan Ketua DPD Partai Golkar yang juga anggota DPRD Demak, Nur Wahid. Ketiganya dipanggil karena diduga terlibat melanggar aturan saat kampanye karena menggunakan fasilitas negara.

“Besok [Selasa, 6 November] Ketua DPD Partai Golkar Demak, Nur Wahid akan kami periksa. Siangnya, giliran Bupati M. Natsir dan Rabu [7/11/2018], giliran Wabup Joko Sutanto. Semua kami undang untuk memberikan klarifikasi terkait penggunaan fasilitas negara untuk kampanye,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Demak, Khoirul Saleh, kepada wartawan di Semarang, Senin (5/11/2018).

Khoirul menyebutkan pemanggilan itu terkait kehadiran ketiga pejabat pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak  itu saat acara pertemuan terbatas di Hotel Amantis, Sabtu (3/11/2018). Ketiganya dipanggil karena datang ke acara tersebut dengan menggunakan fasilitas negara.

Bupati dan Wabup Demak datang ke acara itu dengan menggunakan mobil dinas. Menurut anggota Panwascam, M. Nasir datang dengan menggunakan mobil Kijang Innova berpelat nomor H 8888 AJ. Sedangkan, Wabup Joko datang dengan mobil Mitsubishi Pajero berpelat nomor merah, H 9508 DN.

“Mobil berpelat nomor H 8888 AJ ini diduga tidak wajar. Setelah kami telusuri mobil ini diduga merupakan mobil dengan pelat asli warna merah nomor H 9507 PN,” ujar Khoirul.

Selain menggunakan fasilitas negara, acara yang digelar Partai Golkar itu juga diikuti perangkat desa dari Kecamatan Bonang. Acara itu juga diduga melibatkan anak kecil yang belum memiliki hak pilih dalam Pemilu 2019.

Terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa, Bawaslu Demak akan menyurati Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapermas dan KB) Kabupaten Demak untuk memberikan teguran. Hal ini dikarenakan perangkat desa seharusnya menjaga netralitas dalam Pemilu 2019.

"Bentuk pencegahan akan kami sampaikan surat ke dinas, agar pendamping PKH [Program Keluarga Harapan] dalam hal ini perangkat desa tidak hadir dalam kampanye sebagai upaya menjaga netralitas,” kata Khoirul.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya