Pendapatan Daerah di Jateng Baru Capai 75,82%

Ilustrasi pendapatan daerah. (dok Solopos.com)
07 November 2018 10:50 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) pada 2018 masih jauh dari target yang ditetapkan. Hingga kuartal III 2018 atau September, realisasi pendapatan Jateng baru mencapai Rp18,509 triliun atau 75,82% dari target yang ditetapkan dalam APBD 2018 dan 74,59% dari target APBD Perubahan.

Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin, menilai meski masih jauh dari target, realisasi pendapatan Jateng tersebut sudah cukup baik. Kendati demikian, pihaknya tetap menekankan Jateng harus mampu mencapai kemandirian keuangan daerah, salah satunya melalui upaya yang kreatif.

“Yang penting bagaimana kita dapat menuju kemandirian keuangan daerah. Tahun ini kemandirian kita mencapai 53,23% dan tahun depan targetnya 54,27%,” ujar Yasin dikutip laman Internet resmi Pemprov Jateng, Selasa (6/11/2018).

Yasin menambahkan Pemprov Jateng saat ini tengah berusaha mengurangi ketergantungan dari pusat melalui dana perimbangan. Banyak sektor yang dinilainya bisa dioptimalkan menjadi pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, maupun pinjaman penerbitan obligasi.

Selain itu, optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah juga bisa dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga maupun penyertaan modal atau investasi ke badan usaha milik daerah (BUMD).

“Ke depan kita punya proyeksi pendapatan yang akan selalu meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Proyeksi [kenaikan] tahun 2019, yakni Rp25,291 miliar, tahun 2020 sebesar Rp26,181 miliar, tahun 2021 mencapai Rp27,263 miliar, tahun 2022 Rp28,484 miliar, dan tahun 2023 mencapai Rp29,867 miliar,” jelas pria yang akrab disapa Gus Yasin itu.

Mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah itu memaparkan, ada beberapa upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan target pendapatan dan mendorong kemandirian keuangan daerah.

“Mengembangkan digitalisasi sistem pembayaran pajak, melakukan revitalisasi dan lebih mendayagunakan aset milik pemerintah, serta lebih meningkatkan sinergitas kelembagaan dan kinerja BUMD dan SKPD,” urainya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Jateng, Ihwan Sudrajat, mengatakan saat ini pendapatan daerah sangat bergantung pada pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Untuk itu, pihaknya menambah titik layanan samsat di Jateng guna mengenjot pendapatan dari dua sektor itu.

“Di Jateng ada 37 samsat induk tersebar di beberapa kabupaten/kota, 10 samsat pembantu di perbatasan provinsi, 53 samsat keliling, tujuh samsat cepat, 21 samsat paten di kecamatan, satu samsat terminal di Cilacap, dua samsat ATM, 56 samsat siaga. Ada juga samsat dan samsat kampus,” terang Ihwan.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya