Pendapatan PKB Jateng Belum Penuhi Target APBD 2018

Kapolda Jateng, Irjen Pol. Condro Kirono, dan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, berjoget bersama penyanyi dangdut, Via Vallen, pada acara Gebyar Hadiah Samsat di Semarang, Minggu (25/11 - 2018). (Semarangpos.com/Imam Yuda S.)
26 November 2018 10:50 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG – Pendapatan daerah Jawa Tengah (Jateng) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada 2018 ini masih belum memenuhi target. Realisasi PKB dan BBNKB di Jateng hingga saat ini baru mencapai sekitar 94%.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Jateng, Ihwan Sudrajad, seusai acara Gebyar Hadiah Samsat 2018 di arena Car Free Day Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Minggu (25/11/2018).

Ihwan menyebutkan dari total target yang dicanangkan Pemprov Jateng dari PKB dan BBNKB mencapai r Rp7,3 triliun. Jumlah itu terbagi Rp4 triliun dari PKB dan Rp3,3 triliun dari BBNKB.

“Memang secara nasional tingkat kepatuhan kita [Jateng] dalam membayar PKB cukup bagus. Tapi, kalau secara umum masih rendah. Baru sekitar 70% yang membayar, jadi masih 30% yang belum membayar. Tapi, kalau secara target baru sekitar 94%,” ujar Ihwan kepada Semarangpos.com, seusai acara.

Kendati belum memenuhi target, Ihwan optimistis hal itu bisa tercapai pada akhir tahun nanti. Ia pun berharap para wajib pajak yang belum membayar PKB maupun BBNKB segera memenuhi kewajiban.

Hal itu dikarenakan PKB dan BBNK merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah Jateng. PKB dan BBNKB menyumbang sekitar 65% dari total pendapatan daerah di Jateng.

“Kemarin [pada APBD 2018] targetnya sebenarnya Rp7,2 triliun dari PKB dan BBNKB. Tapi di [APBD] Perubahan ditambah jadi Rp7,3 triliun. Kami sih optimistis saja bisa tercapai. Sekarang sudah 94% realisasinya, berarti masih 6% lagi,” terang Ihwan.

Terpisah, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, menyebutkan tingkat kepatuhan membayar PKB dan BBNKB warga di wilayahnya memang masih belum optimal. Meskipun secara nasional, tingkat kepatuhan warga Jateng diklaim sudah yang tertinggi secara nasional.

“Paling banyak yang belum membayar PKB itu kendaraan roda dua. Makanya, kita sekarang akan lebih mengoptimalkan. Baik melalui aplikasi perpanjangan STNK secara online, maupun lewat desa-desa. Ini akan kita dorong terus,” ujar Ganjar.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya