PKS Janji Hapus Pajak Sepeda Motor, Begini Tanggapan Pemprov Jateng…

Kepala BPPD Jateng, Ihwan Sudrajad. (Semarangpos.com/Imam Yuda S.)
26 November 2018 12:50 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menilai gagasan penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk sepeda motor yang digulirkan elite politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak relevan.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Jateng, Ihwan Sudrajat, menilai gagasan itu jika diaplikasi akan memberi dampak yang merugikan bagi pemerintah daerah yang selama ini mengandalkan pendapatan dari pembayaran PKB.

“Kalau itu hanya sekadar janji kampanye sih,menurut saya itu wajar. Tapi harus berhati-hati kalau berjanji dengan rakyat. Saya kira sebagai gagasan boleh saja, tapi harus diuji. Apakah program ini benar?” ujar Ihwan saat dijumpai Semarangpos.com, seusai acara Gebyar Hadiah Samsat 2018 di Semarang, Minggu (25/11/2018).

Ihwan menyebutkan ada beberapa pertimbangan untuk menghapus pajak sepeda motor. Seandainya dihapus, jumlah sepeda motor yang ada di jalan akan semakin bertambah hingga membuat lalu lintas kian padat.

“Kalau pajak motor dihapus tentu enggak ada bedanya dengan sepeda. Motor jadi enggak ada surat-suratnya. Yang beli tambah banyak, yang memakai juga tambah tidak bisa diatur. Wong, sekarang saja ada rencana penambahan tarif PKB untuk mengendalikan penggunaan sepeda motor, ini kok malah mau dihapus,” tutur Ihwan.

Selain itu, lanjut Ihwan, pendapatan daerah akan semakin menurun seiring penghapusan pajak sepeda motor. Padahal, selama ini pajak sepeda motor menjadi salah satu penyumbang pendapatan daerah terbesar.

“Untuk PKB selama ini kontribusi pada pendapatan daerah mencapai 38%, kalau ditambah pajak BBNKB [Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor] sekitar 65%. Sekarang kendaraan bermotor di Jateng mencapai 14 juta unit, dari jumlah itu sekitar 83% merupakan kendaraan roda dua. Bayangkan kalau itu sampai dihapus, anggaran daerah tentu akan merosot jauh,” imbuh Ihwan.

Ihwan menambahkan dalam APBD Perubahan 2018, PKB dan BBNKB ditarget menyumbang pendapatan sekitar Rp7,3 triliun. Dari jumlah sebanyak itu, realisasi hingga saat ini baru mencapai sekitar 94%.

“Kita kalau kehilangan Rp100 miliar [dari pendapatan daerah] saja sudah bingung. Apalagi kalau sampai pajak sepeda motor dihapus. Sekarang kita saja sudah tidak dapat pajak dari rokok, yang ini mau dihilangkan lagi,” beber Ihwan.

Wacana penghapusan pajak sepeda motor digulirkan Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS, Almuzzammil Yusuf, beberapa hari lalu. PKS berjanji akan memperjuangkan rencana undang-undang (RUU) tentang penghapusan pajak sepeda motor jika memenangi Pemilu 2019.

Partai berlambang bulan sabit kembar itu menilai penghapusan pajak sepeda motor mampu membantu perekonomian rakyat kecil yang mayoritas menggunakan sepeda motor.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya