Politikus PKB Akui Pertumbuhan Ekonomi Jateng Belum Sejahterakan Rakyat

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jateng, Nur Saadah. (Semarangpos.com/Humas Fraksi PKB Jateng)
27 November 2018 21:50 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Tengah (Jateng), Nur Sa’adah, menilai pesatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (Jateng) belum sebanding dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu dikarenakan meningkatnya perekonomian di Jateng tak terlepas dari adanya relokasi industri. Banyak pelaku industri dari kawasan Jabodetabek memilih pindah ke kawasan industri di Jateng hanya karena tingkat upah yang lebih rendah.

“Artinya para investor berbondong-bondong ke Jateng karena tertarik dengan tingkat upah rendah,” ujar Sa’adah dalam keterangan resmi yang diterima Semarangpos.com, Selasa (27/11/2018).

Sa’adah menyebutkan sektor perekonomian Jateng memang terjadi peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi di Jateng mencapai 5,27% dan hingga kuartal III 2018 tumbuh 5,25% atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya berkisar 5,17%.

Stabilnya perekonomian Jateng ini, lanjut Sa’adah tak terlepas dari meningkatnya investasi melalui perbaikan kebijakan kemudahan berusaha dan terkendalinya laju inflasi. Pertumbuhan ekonomi pada 2019 diprediksi berkisar 5,4-5,8% dengan laju inflasi 4+1%.

Meski demikian, ia menilai pertumbuhan ekonomi itu terjadi hanya karena diuntungkan adanya relokasi industry dari Jabodetabek ke kawasan industri di Jateng. Relokasi ini disebabkan tingginya upah pekerja di kawasan Jabodetabek dibanding Jateng.

Jikal hanya itu penyebabnya, Sa’adah menilai ni yang menjadi penyebabnya, pertumbuhan ekonomi tidak memacu peningkatan taraf kesejahateraan masyarakat.

"Masyarakat hanya bertahan hidup dengan menjadi buruh dengan upah rendah," sebut politikus PKB asal Kabupaten Demak itu.

Atas dasar itu, pihak meminta pemerintah untuk bisa menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi dengan beriringan dengan prinsip keadilan sosial.

Nur Sa'adah menambahkan, naik turunnya persentase kemiskinan menjadi salah satu indikator penting sukses tidaknya program pemerintah. Jumlah kemiskinan di Jateng periode September 2017 sebanyak 4,20 juta jiwa (12,23%) turun pada periode Maret 2018 menjadi 3,90 juta jiwa (11,32%).

“Penurunan persentase atau jumlah kemiskinan di Jawa Tengah patut diapresiasi namun juga perlu dikritisi. Banyak kasus di desa-desa, orang-orang miskin dimasukkan ke kategori mampu karena adanya keengganan aparatur mengakui kondisi yang sebenarnya. Ada perasaaan malu jika di desanya banyak warga yang miskin," katanya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya