Bawaslu Semarang Minta Lurah Tak Takut Kumpul Masyarakat

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menjadi pembicara pada Diskusi Sukseskan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 dalam Suasana Aman, Damai, dan Sejuk di Kota Semarang, Jateng, Rabu (28/11 - 2018). (Antara/Humas Setda Kota Semarang)
29 November 2018 01:50 WIB Newswire Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang meminta jajaran lurah, camat, dan aparatur sipil negara (ASN) tidak perlu takut berkumpul dengan masyarakat selama masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Asal saja, mereka tidak turut berkampanye.

"Pak Camat, Bu Camat, Pak Lurah, Bu Lurah, tidak usah takut berkumpul dengan masyarakat," kata Koordinator Divisi Pengawas, Humas, dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kota Semarang Nining Susanti di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (28/11/2018). Ajakan itu dikemukakannya saat Diskusi Sukseskan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 dalam Suasana Aman, Damai, dan Sejuk di Balai Kota Semarang, Jateng.

Nining menjelaskan tugas Bawaslu hanya mengawasi, bukan mencari-cari kesalahan sehingga tidak perlu menjadi kekhawatiran kalangan ASN bakal disangkakan terlibat dalam kegiatan politik praktis. "Kalau tidak ada alat peraga kampanye, tidak ada ajakan untuk memilih salah satu calon, tidak usah khawatir ketika Bawaslu hadir di situ. Kalau kami menghalangi, justru akan terkena sanksi dari DKPP," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan jalur birokrasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi pemilih dengan jumlah ASN yang tidak bisa dibilang sedikit. Namun, memasuki masa kampanye pemilu dan Pilpres 2019 mulai 23 September 2018 hingga 13 April 2019 memunculkan fenomena keengganan ASN terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Diakui Hendi—sapaan akrab Hendrar Prihadi—keengganan ASN terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan itu karena adanya kekhawatiran akan disangkakan terlibat politik praktis pihak-pihak tertentu. Netralitas ASN, kata politikus PDI Perjuangan itu, jangan menjadi dalih untuk kemudian bersikap pasif dan tak acuh terhadap hajatan demokrasi yang berlangsung di seluruh wilayah Indonesia tersebut.

Ia menegaskan ASN memang diminta untuk netral dengan tidak memihak pada satu kepentingan politik, tetapi wajib membantu menyosialisasikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada Pileg dan Pilpres 2019. "Sepanjang tidak mengampanyekan seseorang itu tidak perlu khawatir dan takut sehingga kalau ada kegiatan anggota DPR atau Presiden, ya, silakan diikuti untuk mendapatkan informasi terkini," katanya.

Hadir pada diskusi itu, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Semarang, lurah, camat, dan perwakilan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di kota berslogan aman, tertib, lancar, asri, dan sehat (ATLAS) itu.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber : Antara