Gerakan Transaksi Nontunai Kiat Pemprov Jateng Cegah Korupsi

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menandatangani komitmen bersama penerapan transaksi nontunai di Kota Semarang, Rabu (5/12 - 2018). (Bisnis/Alif Nazzala Rizqi)
06 Desember 2018 06:50 WIB Alif Nazzala Rizqi Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Upaya pencegahan korupsi di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah terus dilakukan. Salah satunya dengan penerapan gerakan transaksi nontunai dalam berbagai sektor, baik penerimaan maupun pengeluaran daerah.

Konsep itu dikukuhkan dengan penandatanganan komitmen bersama penerapan transaksi nontunai yang dilakukan oleh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah di Kota Semarang, Jateng, Rabu (5/12/2018). Penandatanganan itu disaksikan langsung oleh Gubernur Ganjar Pranowo. Hadir pula dalam kesempatan itu Kepala Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Jawa Tengah, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng, serta tamu undangan lainnya.

"Implementasi transaksi non tunai ini sudah diperintahkan Presiden Joko Widodo sejak lama. Untuk itu, saya berharap penandatanganan komitmen ini benar-benar dapat dijalankan secepatnya," ucapnya.

Diakui Ganjar, dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah, belum semuanya mengimplementasikan gerakan transaksi nontunai. Baru ada tiga kota di Jateng yang telah menerapkan itu, yakni Kota Solo, Kota Salatiga, dan Kota Magelang.

"Satu kabupaten yang mulai genjar menerapkan gerakan ini adalah Pati. Dan terbukti dengan transaksi nontunai, pendapatan daerah mereka meningkat secara signifikan. Untuk itu saya meminta kabupaten/kota lainnya segera mengikuti dan mencontoh daerah-daerah ini," tegasnya.

Penerapan transaksi nontunai, lanjut dia, dapat dilakukan di semua sektor, baik penerimaan maupun pengeluaran. Saat ini, lanjut dia, sudah tidak zamannya lagi bendahara membayar ke dinas menggunakan uang tunai atau dinas membayar ke pelaksana proyek menggunakan uang tunai.

"Bendahara ke dinas sekarang ini transferlah, dinas saat mengeksekusi kepada pelaksana proyek juga transfer, maka itu akan transparan, akuntabel dan akan menghindarkan dari praktik korupsi," ucapnya.

Dari sektor pendapatan, lanjut dia, penerapan transaksi nontunai sangat mendesak dilakukan saat ini. Misalnya transaksi nontunai dapat digunakan untuk pendapatan dari sektor pajak, retribusi, parkir, dan pendapatan lainnya.

"Kalau ini [transaksi nontunai] bisa diterapkan, saya sangat yakin pendapatan akan semakin tinggi karena mencegah kebocoran di lapangan," tambah dia.

Setelah penandatanganan komitmen itu, Gubernur Ganjar meminta pemerintah kabupaten dan kota segera menindaklanjuti. Hal pertama yang harus dilakukan setelah ini adalah penyiapan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana pendukung.

"SDM harus disiapkan dan benar-benar memiliki komitmen, alat juga harus disiapkan, misalnya alat parkir berlangganan, alat untuk retribusi pasar, dan sebagainya," ujarnya.

Selain di pemerintahan, Pemprov Jateng, lanjut Ganjar, juga akan terus menyosialisasikan penggunaan transaksi nontunai kepada masyarakat. "Tentu butuh sosialisasi secara massif. Awal mula mungkin bisa dilakukan cara-cara yang menarik, misalnya memberikan hadiah kepada masyarakat yang melakukan pembayaran secara nontunai. Intinya saat ini sudah era digital, maka penggunaan uang kartal harus dikurangi," katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Hamid Ponco Wibowo menerangkan jika kebijakan sistem pembayaran nontunai merupakan instruksi dari pemerintah pusat dan diharapkan dapat direalisasikan di seluruh daerah. "Banyak sekali manfaat dari transaksi nontunai ini, salah satunya untuk meningkatkan transparansi dan mencegah kebocoran pendapatan daerah," ucapnya.

Dirinya membenarkan jika di Jawa Tengah baru ada beberapa daerah saja yang sudah menerapkan transaksi nontunai. Dan terbukti, dengan mekanisme itu, pendapatan daerah-daerah tersebut meningkat tajam. "Karena tidak ada lagi uang tunai, semua masuk dalam sistem. Selain tidak ada kebocoran, pengawasan juga akan semakin mudah," tambahnya.

Untuk itu, seusai penandatanganan komitmen penggunaan transaksi nontunai tersebut, BI Jawa Tengah lanjut Ponco akan terus melakukan sosialisasi kepada seluruh kabupaten dan kota se-Jateng. "Termasuk kami juga akan mendorong penggunaan transaksi nontunai ini di kalangan masyarakat," katanya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber : Bisnis