Lacak Dana Asing ke Parpol, KPU Jateng Kerahkan Auditor

Ilustrasi dana parpol. (dok. Solopos)
03 Januari 2019 10:50 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah (Jateng) mengerahkan tim pengaudit independen untuk melacak aliran dana atau sumbangan kampanye kepada partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019.

Dengan adanya tim auditor itu, aliran dana kampanye ke parpol maupun calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang digunakan selama masa kontestasi Pemilu 2019 nanti akan diketahui secara pasti, bahkan yang berasal dari pihak asing atau luar negeri.

 “Nanti yang bertugas mengaudit dari kantor akuntan publik yang merupakan anggota dari Ikatan Akuntan Publik Indonesia [IAPI],” ujar anggota Divisi Perencanaan dan Data KPU Jateng, Muslim Aisha, saat dijumpai wartawan di Kantor KPU Jateng, Jl. Veteran, Kota Semarang, Rabu (2/1/2019).

Muslim menyebutkan ada beberapa mekanisme sumbangan dana yang boleh digunakan parpol untuk kampanye pada Pemilu 2019. Merujuk aturan PKPU No.24/2018 tentang Dana Kampanye, semua parpol peserta Pemilu 2019 dilarang memakai sumbangan atau dana dari pihak asing, BUMN, BUMD, pejabat negara  maupun dari kelompok yang pernah terlibat tindak kejahatan.

Selain itu, KPU juga mewajibkan penyumbang dana kampanye mencantumkan identitas yang jelas. “Pihak yang menyumbangkan dana untuk kampanye harus mencantumkan identitasnya dengan jelas. Dilarang mencantumkan nama Hamba Allah atau none name. Mereka juga harus menyerahkan surat keterangan sumbangan. Yang wajib melaporkan ke KPU dari perwakilan parpol, bukan calegnya,” sambung Komisioner KPU, Ikhwanudin.

Ikhwanudin mengatakan ada tiga tahapan pelaporan dana sumbangan kampanye dari peserta pemilu yang harus diserahkan kepada KPU. Pertama, yakni laporan awal dana kampanye (LADK) yang sudah diserahkan ke KPU pada 23 September lalu.

Setelah itu, peserta kampanye wajib menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) yang diserahkan paling lambat Rabu ini, mulai pukul 08.00-18.00 WIB. Lalu yang terakhir adalah laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) yang diserahkan pada masa akhir kampanye 13 April 2019 nanti.

Selain itu, KPU juga telah menetapkan besaran sumbangan yang boleh diterima Parpol. Untuk sumbangan dari pihak perorangan besaran maksimal mencapai Rp2,5 miliar. Sementara dari kelompok atau badan usaha non-pemerintah jumlah maksimal Rp25 miliar.

Sedangkan sumbangan untuk calon anggota DPD dari perorangan maksimal Rp750 juta dan kelompok mencapai Rp1,5 miliar.

“Untuk penyerahan LPSDK paling telat hari ini. Tadi sudah dimulai sejak pagi dan besok [Kamis, 3 Januari 2019] akan kita umumkan, baik melalui website KPU maupun rilis ke media massa,” imbuh Ikhwanudin.

Dari 16 parpol peserta Pemilu 2019, sampai Rabu pukul 12.50 WIB, baru enam parpol yang telah menyerahkan LPSDK ke KPU Jateng, yakni PKS, PKB, Demokrat, Perindro, Garuda dan PSI. Sedangkan untuk calon anggota DPD baru 10 orang dari total 20 calon yang ada.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya