Jokowi Bebaskan Ba’asyir, LBH Masyarakat Minta Perlakuan Sama terhadap Napi Lanjut Usia

Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat (18/1 - 2019). (Antara/Yulius Satria Wijaya)
20 Januari 2019 10:50 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — LBH Masyarakat mengapresiasi langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membebaskan terpidana kasus teroris, Abu Bakar Ba’asyir, dengan alasan kemanusiaan lantaran usia yang sudah tua. Meski demikian, kantor bantuan hukum yang berpusat di Jakarta Selatan itu mencium gelagat politis dari keputusan presiden tersebut.

Direktur LBH Masyarakat, Ricky Gunawan, menilai keputusan pemerintah membebaskan Ba’asyir sebagai kerangka amnesti, mengingat tim Pengacara Muslim, selaku kuasa hukum Ba’asyir tak pernah mengajukan grasi.

“Keputusan Presiden itu sesungguhnya sangat baik karena membuka ruang bagi terpidana lain yang usianya sudah uzur untuk mendapatkan hal serupa seperti Ba’asyir. Tapi, kemungkinan itu sepertinya sangat kecil,” kata Ricky dalam keterangan pers kepada Semarangpos.com, Sabtu (19/1/2019).

Ricky menilai keputusan Jokowi membebaskan Ba’asyir tak terlepas dari intervensi Yusril Ihza Mahendra, yang merupakan penasihat hukum presiden. Terlebih lagi, keputusan itu diambil Jokowi saat masa pemilu.

“LBH Masyarakat berharap pemerintah dapat membentuk suatu peraturan panduan yang mengikat secara hukum tentang usia narapidana. Peraturan itu akan membuat hal yang sekarang diterima Ba’asyir dapat dialami napi lain yang jauh dari sorot media,” imbuh Ricky.

Ricky melihat adanya peraturan baru terkait usia napi itu sangat penting, tidak hanya dalam urusan hak asasi manusia (HAM) tapi juga sebagai bentuk tertib administrasi keadilan.

“Selain itu peraturan itu juga penting bagi pemerintah untuk menepis anggapan bahwa pembebasan Ba’asyir itu bukan demi memenangkan demografi tertentu pada pemilu,” ujarnya.

Ba'asyir yang sebelumnya divonis 15 tahun hukuman penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada 2011 lalu. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng) itu divonis bersalah setelah terbukti secara sah dan meyakinkan menggerakan orang lain dalam penggunaan dana untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Namun setelah menjalani masa penahanan selama 9 tahun, Ba'asyir akhirnya dibebaskan. Jokowi menyebutkan alasan pembebasan Ba'asyir lebih karena kemanusian mengingat usianya yang sudah tua, 81 tahun, dan mulai sakit-sakitan.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya