Apindo Jateng Minta Kelonggaran Perizinan di Sistem OSS

Presiden Joko Widodo (kanan) meninjau layanan konsultasi Online Single Submission (OSS) BKPM di PTSP BKPM Jakarta, Senin (14/1 - 2019). (Antara/Wahyu Putro)
20 Januari 2019 22:50 WIB Yudi Supriyanto Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah berharap pemerintah membuat kelonggaran atas persyaratan yang harus diajukan dalam sistem online single submission sehingga tidak menjadi penghalang bagi investor untuk menanamkan modal di dalam negeri.

Ketua Apindo Jawa Tengah Frans Kongi memaparkan kelonggaran persyaratan perizinan yang harus dipenuhi oleh investor agar para pemilik modal tidak mengalami kesulitan. Menurutnya, persyaratan kelengkapan yang bisa dilonggarkan pemerintah adalah persyaratan-persyaratan yang tidak berhubungan dengan penanaman modal yang akan dilakukan perusahaan.

“Persyaratan 50% tidak dipenuhi, enggak mungkin [bisa masuk sistem]. Tapi, kalau [kelengkapan persyaratan] 90% mestinya bisa dibantu dulu,” kata Frans kepada Bisnis, Minggu (20/1/2019).

Dia menambahkan, kelengkapan persyaratan tertentu bahkan bisa ditiadakan untuk investor-investor baru yang mau menanamkan modalnya di dalam negeri.

Asosiasi, ujarnya berharap sistem perizinan yang menggunakan online single submission bisa lebih lancar sepanjang tahun ini. Bukan hanya itu, pihaknya juga berharap pelayanan yang ada dapat terus lebih baik.

Menurutnya, sistem OSS yang diterapkan jangan sampai menjadi penghalang bagi investor ketika ingin menanamkan modalnya. “[Harapan bisa lebih lancar] Betul sekali, dan makin mudah. Jangan sampai ini menjadi penghalang,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) REI Jawa Tengah MR Prijanto mengungkapkan, pihaknya berharap permasalahan perizinan dengan menggunakan sistem OSS dapat teratasi sepanjang tahun ini agar investasi baru di bidang properti mengalami pertumbuhan.

Menurutnya, penggunaan sistem online single submission untuk pendirian properti belum bisa berjalan dengan sempurna di daerah karena beberapa faktor seperti sumber daya manusia, dan membuatnya menjadi hambatan.

Sepanjang tahun ini, pihaknya menargetkan dapat melakukan pembangunan 10.000 unit hunian di seluruh Jawa Tengah. Dari total tersebut, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang akan dibangun mencapai 60%.

Sementara sisanya, lanjutnya adalah pembangunan apartemen dan komersial. Pembangunan properti terbanyak di Jawa tengah berada di wilayah-wilayah Semarang, Banyumas, dan Soloraya.

“Saya mentargetkan 10.000 unit rumah pada 2019. Semoga bisa dipenuhi,” katanya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber : Bisnis