Gus Yasin Tuduh Perusahaan Swasta Tak Serius Bantu Rakyat Jateng

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin. (Antara/Wisnu Adhi)
24 Januari 2019 08:50 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah (Jateng), Taj Yasin, menilai perusahaan swasta tak serius dalam membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

Hal ini disampaikan pria yang akrab disapa Gus Yasin itu saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappeda) Jateng, Kota Semarang, Rabu (23/1/2019). Pada rakor itu dari 66 perusahaan swasta yang diundang, hanya 25% saja yang hadir.

Minimnya perusahaannya yang hadir itu pun membuat Yasin kesal. Ia pun akan memberi peringatan kepada perusahaan yang tidak hadir karena dianggap telah mengabaikan kepentingan rakyat.

“Kami minta mereka fokus membantu mengentaskan kemiskinan. Secara fokus, ada 14 daerah zona merah kemiskinan di Jateng. Nanti kita bagi, per tahun lima sampai enam kabupaten/kota. Persentase TJSLP 60% kita arahkan, yang 40% silakan dikelola sendiri,” ujar Yasin.

Politikus berusia 35 tahun itu menambahkan, sejak 2013 penurunan angka kemiskinan di Jateng memang cukup memuaskan. Meski demikian, penurunan itu belum memuaskan karena wilayah dan demografi penduduk Jateng sangat besar.

Pemprov Jateng sebagai tangan panjang pemerintah pusat, mengajak perusahaan swasta untuk ikut membantu menekankan kemiskinan, salah satunya melalui FTJSLP. Dengan demikian, diharapkan FTJSLP menjadi sarana kesepahaman antara pemprov, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta dalam mengentaskan kemiskinan di Jateng.

"Kami minta juga sering turun ke lapangan, melihat apa yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari. Penanganan setiap daerah berbeda, ada ciri khas masing-masing," tandasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng sekaligus Ketua Forum TJSLP, Sri Puryono, mengatakan upaya mengentaskan kemiskinan dan mempercepat pembangunan daerah tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah. Dunia usaha atau swasta harus turut terlibat aktif, mengingat anggaran pemerintah untuk pemerintah yang hanya berkisar 30%.

"Konsep pentahelix dalam hal pembangunan bisa berjalan baik kalau ada sinergi keterlibatan akademisi, pemerintah, dunia bisnis, dan komunitas, yaitu media dan masyarakat. Pembangunan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah karena berdasarkan kajian, dana pemerintah hanya mampu memberi kontribusi 30%, sisanya dari pihak swasta,” tutur Sri.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya