Pembangunan Tol Solo-Jogja Dipastikan Tak Lintasi Situs Cagar Budaya

Pekerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta membersihkan lumut pada batuan Candi Kalasan di Sleman, D.I. Yogyakarta, Kamis (23/3 - 2018). (Antara/Hendra Nuridiyansyah)
26 Januari 2019 12:50 WIB Alif Nazzala Rizqi Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Proses penyusunan trase jalan tol Solo-Jogja telah rampung. Rencana pembangunan jalan bebas hambatan dengan panjang 92,85 km tersebut dipastikan tak akan melintasi situs cagar budaya di Jawa Tengah maupun Daerah Istimewa Yogyakarta (Jateng-DIY).

Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Jateng Peni Rahayu menuturkan sesuai dengan trase yang telah diperlihatkan pihaknya dan Pemprov DIY jalan tol Solo-Jogja telah bergeser cukup jauh. Dengan kata lain, jalan bebas hambatan itu tidak akan melintasi kawasan situs cagar budaya Candi Prambanan.

Sempat beredar kabar adanya rencana pemerintah membangun jalan tol Solo-Jogja dengan mengangkangi UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya. Kabar pembangunan jalan bebas hambatan itu mengabaikan situs cagar budaya dan mintakat pelestarian barang purbakala ternyata diakui Peni Rahayu. Namun, tegasnya, rencana itu sudah diubah.

"Sudah bergeser jauh, saya tidak hapal ya. Dari arah Klaten itu sudah mulai belok, karena juga sudah dikomunikasikan dengan Balai Purbakala dan itu sudah di luar garis cagar budaya," kata Peni, Jumat (25/1/2019).

Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X tegas menolak apabila jalur jalan tol Solo-Jogja melintasi area cagar budaya Candi Prambanan yang letaknya di perbatasan antara Jateng dan DIY. Alasannya, agar tak merusak situs-situs penting di sana.

Belakangan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang semula melansir pernyataan bahwa jalan tol harus menguntungkan sektor pariwisata Jateng, ikut-ikutan mendukung pendapat Sultan itu. Susunan trase ini, kata Peni, juga sudah ditunjukkan ke pihak pemerintah kabupaten/kota yang dilintasi tol ini yang meliputi Boyolali, Karanganyar, dan Klaten.

"Kami sudah menyusul jadwal kemarin, akhir bulan ini (pemerintah) kabupaten/kota harus sudah memberikan persetujuan atas trase tadi. Benar-benar mereka harus menghitung dan menyesuaikan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten/Kota," tambahnya.

Setelahnya, pada bulan Februari 2019, dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) baru mulai disusun. Karena ini lintas provinsi, maka tugas tim penilainya murni menjadi kewenangan pemerintah pusat, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Ini memang agak lama karena menyangkut dua provinsi. Masing-masing provinsi hanya anggota tim teknisnya. Kalau itu (AMDAL dan izin lingkungan) paling cepat enam bulan, berarti sampai Juli, baru penloknya (penetapan lokasi) baru dikeluarkan. Bisa sendiri-sendiri permohonannya masing-masing pemda," katanya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber : Bisnis