Gubernur Jateng Amanatkan Reformasi Birokrasi ke Bupati Baru Kebumen

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri) melantik Bupati Kebumen Yazid Mahfudz di Semarang, Jumat (1/2 - 2019). (Bisnis/Alif Nazzala Rizqi)
02 Februari 2019 02:50 WIB Alif Nazzala Rizqi Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Reformasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah besar yang diberikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada Yazid Mahfudz seusai dilantik sebagai bupati Kebumen di sisa masa jabatan hingga 2021. Ganjar bahkan menyatakan siap mengirim tim pendamping jika Yazid merasa kewalahan.

Yazid Mahfudz dilantik sebagai bupati Kebumen oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Jumat (1/2/2019). Ia menggantikan Yahya Fuad yang dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan tiga tahun masa pencabutan hak politik karena kasus suap.

Kasus Yahya Fuad itu menurut Ganjar Pranowo telah mencederai hati masyarakat dan tata kelola Kebumen.  "Kebumen harus bangkit, harus reformasi birokrasi total. Kebumen harus berubah 180 derajat," kata Ganjar. 

Hal pertama yang harus dilakukan dalam reformasi birokrasi di Kebumen adalah soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sampai eselon IV dan juga anggota DPRD. Meski hal itu berat, namun jika istikamah melakukan pendekatan, Ganjar yakin bisa terealisasi. 

"Perintahkan seluruh aparatur di Kebumen mengisi LHKPN sampai eselon IV, perintahkan satu minggu selesai. Provinsi sudah seperti itu. Ajak juga DPRD," katanya. 

Yazid Mahfudz yang semula wakil bupati, bakal memimpin Kebumen hingga 2021. Terhitung sejak pelantikan, Jumat. Hak tersebut berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.33/178/2019 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Menjadi Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kebumen. 

Tentang reformasi birokrasi, Ganjar berpesan agar berkonsultasi dengan ahilnya. KPK disebutnya sebagai contoh. Atau, sambungnya, jika diperlukan ia pun siap menerjunkan tim untuk pengawalan penataan birokrasi yang akan dipimpin oleh sekda Jateng. 

"Cara paling gampang adalah mengundang ahlinya. Kalau saya, saya undang KPK agar ada supervisi. Nanti saya kirim Pak Sekda agar ada roh reformasi birokrasi yang ditransfer. Ini demi kebaikan masyarakat Kebumen, agar semua bisa tidur nyenyak, hidupnya ayem," ujarnya.

Selain birokrasi reformasi, hal lain yang ditekankan Ganjar adalah persoalan mitigasi korupsi. Ganjar yakin semua pejabat sudah paham di mana titik-titik biang korupsi. Namun demikian perlu keberanian untuk mendobrak agar praktek tersebut musnah. 

"Titik-titik korupsi kita sudah tahu. Uang meja, uang pelicin komisi atau apapun istilahnya musnahkan itu semua. Kalau kita baik pasti ada saja yang menyerang kita. Apalagi tidak baik. Tapi jangan takut, perbanyak selawat saja. Mudah-mudahan barokah," tuturnya.

Yang terakhir soal pengentasan kemiskinan dan kebencanaan. Ganjar menjelaskan banyak kantong-kantong yang perannya bisa dioptimalkan untuk pengentasan kemiskinan dan penanggulangan bencana, di antaranya zakat dan CSR perusahaan.  

"Saya minta kumpulkan perusahaan-perusahaan untuk mengarahkan CSR agar turut mengatasi persoalan ini. Juga Baznas—zakat, infak, sedekah—silakan gerakkan PNS. Saya akan kawal. Jangan khawatir. Saya di belakang panjenengan, juga presiden. Kalau ini kompak, makmur masyarakat kita," katanya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber : Bisnis