Penuhi Panggilan Bawaslu terkait Kepala Daerah Pro Jokowi, Ganjar Kenakan Beskap & Belangkon

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, seusai menjalani pemeriksaan di Kantor Bawaslu Jateng, Kota Semarang, Jumat (15/2 - 2019). (Semarangpos.com/Imam Yuda S.)
15 Februari 2019 22:50 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Jumat (15/2/2019). Ia datang guna memberikan klarifikasi terkait penggalangan dukungan dari 27 kepala daerah se-Jateng untuk pasangan calon (paslon) nomor 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, di Hotel Alila, Solo, 26 Januari lalu.

Ia datang ke Kantor Bawaslu Jateng dengan mengenakan baju adat Jawa, lengkap dengan jarik, belangkon, dan beskap warna hitam. Meski demikian, baju adat Jawa itu dikenakan Ganjar bukan untuk maksud tertentu.

Baju adat Jawa itu memang sudah kebiasaan dipakai pejabat maupun aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng saat hari Jumat.

Ganjar datang ke Kantor Bawaslu Jateng sekitar pukul 12.40 WIB atau 20 menit lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan. Ia lantas keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 14.00 WIB atau sekitar 1,5 jam.

Ganjar menyebutkan selama diperiksa menerima berbagai pertanyaan dari Bawaslu Jateng. Meski demikian, politikus PDI Perjuangan itu tidak menghitung berapa pertanyaan yang diberikan Bawaslu Jateng.

“Enggak tahu berapa jumlahnya. Saya lupa, enggak menghitung,” ujar Ganjar saat dijumpai wartawan seusai menjalani pemeriksaan.

Ganjar mengaku pertanyaan yang diajukan Bawaslu terkait seputar acara konsolidasi dan deklarasi dukungan dari 27 kepala daerah kepada pasangan Jokowi-Amin.

“Tadi ditanya, apa benar saya yang mengundang mereka [kepala daerah], saya jawab iya. Terus, ditanya apa mereka diundang sebagai kepala daerah, saya jawab tidak,” ujar Ganjar.

Ganjar membenarkan jika dirinya lah yang mengundang para kepala daerah dalam acara tersebut, Meski demikian, kepala daerah itu diundang atas nama kader partai pendukung Jokowi dan bukan pejabat pemerintah.

“Saya juga undang mereka saat libur. Kalau yang enggak libur, saya minta cuti kayak Bupati Pati. Saya juga tidak meminta mereka untuk mendukung Jokowi. Itu kewajiban mereka sebagai petugas partai,” imbuhnya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya