Jateng Terapkan Satu Dinas Satu Desa Miskin Binaan

Pemprov Jateng menargetkan angka kemiskinan tersisa 7% pada 2023. (Bisnis)
06 Maret 2019 22:50 WIB Alif Nazzala Rizqi Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menambah langkah pengentasan kemiskinan dengan menerapkan program Satu Dinas Satu Desa Miskin. Program ini memprioritaskan 745 desa binaan di 14 kabupaten di Jateng.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan program pengentasan kemiskinan sebetulnya sudah berjalan bagus. Kendati demikian, jumlah penduduk miskin masih sangat banyak yakni 3,87 juta jiwa.  "Maka diperlukan upaya percepatan dan terobosan baru guna semakin menekan angka kemiskinan,” kata Ganjar di Puri Gedeh, Semarang, Jateng, Selasa (5/3/2019).

Menurut Ganjar program Satu Dinas Satu Desa menggerakkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jateng. Tiap OPD dan BUMD menggarap satu sektor di desa miskin.

Ganjar menambahkan ada 745 desa binaan yang menjadi sasaran program. Setiap desa memiliki potensi beragam, dari potensi alam, hingga pendamping lokal dan sukarelawan. OPD dan BUMD diharapkan mampu mendampingi desa untuk membangun sistem yang selama ini mungkin kurang sesuai. 

Misalnya, sebuah desa sering mengeluhkan infrastruktur yang sudah dibangun tetapi sering rusak. OPD dapat memberikan arahan jika kemungkinan dalam perencanaan tidak benar. Atau misalnya, Dinas Sosial bisa membantu menyelesaikan masalah sosial di desa. Dinas Pendidikan bisa menyelesaikan masalah anak putus sekolah atau tidak tersentuh pendidikan. Dinas Pariwisata dengan membantu mempromosikan desa binaannya yang berpotensi menjadi desa wisata. Sehingga, menjadi energi baru di desa untuk berkembang dan maju. 

"Tujuan akhirnya, masyarakat makin berdaya, mandiri, kesejahteraan meningkat, kemiskinan menurun dan munculnya leadership. Ini menjadi cara kita lebih dekat dengan rakyat," ujar Ganjar.  Artinya, simpul Ganjar, desa akan terinspirasi. OPD dan BUMD yang memiliki pengalaman panjang bisa menemukan banyak ide. Apalagi dalam melaksanakan program tersebut OPD dan BUMD tidak harus membantu dengan dana, tetapi bisa mencarikan sponsor dari perusahaan-perusahaan dengan CSR-nya. Misalnya, satu perusahaan diarahkan membina lima desa. 

Ganjar juga mendorong OPD dan BUMD mencari sukarelawan pendamping yang bisa membantu. Hal itu, ujar Ganjar, akan memunculkan kepedulian dan kesadaran bersama. Inovasi, kreasi dan leadership juga akan terbentuk, juga akan didapat cara mengasah kepedulian. Masing-masing pihak pun akan memiliki target sendiri-sendiri.

"Koordinasi dengan pemkab/pemkot menjadi gerakan pertama, untuk membaca data. Prioritas yang mau dikerjakan apa. Konsep ini juga bisa ditularkan, mulai dari taktik hingga strategi dan agar makin menguatkan program pemerintah," jelas Ganjar.

Ganjar menegaskan Pemprov Jateng menargetkan angka kemiskinan tersisa 7% pada 2023. "Jika upaya menekan angka kemiskinan dilakukan OPD, BUMD bersama-sama perusahaan yang ada dengan program CSR-nya, maka [kemiskinan] dapat dengan cepat ditekan," kata Ganjar.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber : Bisnis