Mantan Staf Khusus Jokowi Raih Predikat Guru Besar Undip

Guru Besar Hukum Internasional Undip, Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A, saat dijumpai wartawan di ruang sidang rektor Undip, Semarang, Jumat (8/3 - 2019). (Semarangpos.com/Imam Yuda S.)
09 Maret 2019 06:50 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Mantan Utusan Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk Penetapan Batas Maritim antara Republik Indonesia dan Malaysia, Eddy Pratomo, dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Pengukuhan pria berusia 65 tahun sebagai guru besar Hukum Internasional itu rencana digelar di Gedung Prof. Soedarto, Kampus Undip, Tembalang, Kota Semarang, Sabtu (9/3/2019).

Rektor Undip, Prof. Yos Johan Utama, mengaku sangat senang dengan dikukuhkannya Eddy Pratomo sebagai guru besar dosen tidak tetap Undip. Ia menilai Eddy adalah sosok ilmuwan yang langka, karena memiliki konsentrasi pada hukum perairan internasional.

Selain itu, Eddy juga merupakan sosok diplomat yang memiliki segudang pengalaman. Eddy kerap menjadi negoisator dalam batas-batas perairan Indonesia dengan negara tetangga.

“Proses perundingan suatu negara sangatlah penting. Bisa dibayangkan, meleset sedikit [titik koordinat], triliunan rupiah kekayaan negara bisa melayang. Prof. Eddy sosok negoisator yang ulung. Kehadirannya sebagai guru besar Undip, semoga bisa melahirkan diplomat maupun negosiator yang andal bagi Indonesia,” ujar Yos saat dijumpai wartawan di ruang sidang rektor, Kampus Undip, Jumat (8/3/2019).

Sementara itu, Eddy mengungkapkan dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar dirinya akan membahas seputar negosiasi batas laut. Pidato yang diberi judul Negosiasi Penetapan Batas Laut Dalam Kerangka Diplomasi Berkelanjutan itu akan membeberkan betapa pentingnya Indonesia mulai memperhatikan batas perairan wilayahnya.

“Ada beberapa poin penting yang akan saya jelaskan kenapa Indonesia sangat perlu memperhatikan negosiasi batas laut. Negosiasi itu akan menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Selain itu, negosiasi batas laut akan membuat Indonesia mampu melipatgandakan wilayahnya tanpa memicu rivalitas maritim dan menembakkan satu peluru pun,” ujar mantan Duta Besar Indonesia untuk Jerman itu.

Selain memaparkan pentingnya negosiasi batas laut, dalam pidatonya nanti Eddy juga akan menceritakan kembali sejarah saat Indonesia terlibat ketegangan dengan Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Ligitan. Saat itu, Eddy mengaku mendapat banyak keluhan dari para pejabat penting agar Indonesia tak lagi kehilangan pulau seperti Sipadan dan Ligitan.

“Tapi, kenyataannya kita sebenarnya tidak kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan. Sejak dulu, Indonesia tidak pernah memiliki pulau tersebut. Inggris yang kali pertama mengurusi pulau itu, bahkan membuat konservasi penyu pada 1917. Makanya, oleh ICJ [International Court Justice/Pengadilan Mahkamah Internasional], pulau tersebut diberikan ke Malaysia, sebagai negara yang mewarisi kekayaan [jajahan] Inggris,” ujar pria asli Semarang itu.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya