Di Semarang, Rocky Gerung Soroti Kartu Pra Kerja & Klaim Pembebasan Siti Aisyah

Pemerhati Sosial Politik, Rocky Gerung, saat memberikan ceramah pada acara di Hotel Grand Arkenso, Semarang, Rabu (13/3 - 2019). (Semarangpos.com/Imam Yuda S.)
14 Maret 2019 10:50 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Pemerhati sosial-politik, Rocky Gerung, menyindir wacana Kartu Pra-Kerja yang dijanjikan calon petahana pada Pilpres 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi). Janji itu dinilai Rocky sebagai upaya untuk menaikan elektabilitas Jokowi.

Rocky menilai ide kartu tersebut merupakan hal yang absurd dan tak masuk akal karena negara tak mampu membiaya para pengangguran. Apalagi, sebelumnya negara di era pemerintahan Jokowi telah mengeluarkan banyak kartu, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

“Ratusan juta penganggur akan dibiayai negara. Uangnya dari mana? Nyuri dari mana? Seluruh tuyul d Jawa Tengah kalau dikumpulin ogah untuk mencuri itu, karena terlalu banyak yang mesti dicuri,” ujar Rocky saat menjadi narasumber acara Forum Pikiran, Akal, dan Nalar dengan tajuk Partai Politik: Diantara Pileg & Pilpres di Hotel Grand Arkenso, Semarang, Rabu (13/3/2019).

Rocky menilai Kartu Pra-Kerja itu tidak akan meningkatkan elektabilitas Jokowi. Hal itu dikarenakan masyarakat sudah paham janji itu hanyalah sebuah pencitraan.

“Saya kira masih ada satu kartu di kantong beliau. Namanya kartu pra-dungu. Dan jangan kartu itu dibagikan, karena dia akan pakai sendiri kartu itu,” ujar Rocky yang disambut gelak tawa simpatisan Partai Amanat Nasional (PAN) yang hadir.

Selain menyoroti Kartu Pra-Kerja, akademisi dari Universitas Indonesia (UI) itu juga menyindir kegagalan pencitraan yang dilakukan capres petahana terkait pembebasan TKI, Siti Aisyah. Siti yang semula ditahan Pemerintah Malaysia atas tuduhan melakukan pembunuhan terhadap Kim Jong-nam, kakak pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Namun, Siti akhirnya dibebaskan Pemerintah Malaysia setelah dianggap tidak bersalah.

Pembebasan Siti diklaim pendukung Jokowi sebagai keberhasilan lobi atau intervensi Pemerintah Indonesia. Namun, hal itu justru dibantah Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad, yang menyatakan tidak ada intervensi dari pemerintah negara lain, termasuk Indonesia.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya