Gaptek Komputer, Ketua PPK di Pekalongan Diadukan ke DKPP

Proses sidang DKPP di Kantor Bawaslu Jawa Tengah (Jateng), Kota Semarang, Senin (18/3 - 2019) malam. (Semarangpos.com/Humas DKPP)
19 Maret 2019 16:50 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG – Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kajen, Kabupaten Pekalongan, Edy Waluyo, dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas tuduhan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu.

Edy dilaporkan karena dianggap tidak becus atau tidak profesional dalam bekerja, salah satunya adalah gagap teknologi (gaptek) atau tidak bisa mengoperasikan komputer.

Informasi yang diperoleh Semarangpos.com dari Humas DKPP, Selasa (19/3/2019) pelaporan terhadap Edy itu disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pekalongan. 13 November 2018 lalu.

KPU Kabupaten Pekalongan melaporkan Ketua PPK Kecamatan Kajen itu setelah mendapat aduan yang disampaikan secara tertulis dari Paguyuban Panitian Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2019 Kecamatan Kajen.

Dalam surat yang ditandatangani 24 ketua PPS itu disebutkan bahwa Edy secara langsung telah mengakuti tidak profesional dalam bekerja karena tidak mampu mengoperasikan komputer dan meminta bantuan dua anggota PPS untuk mengerjakan tugasnya.

Teradu dikabarkan juga menjanjikan sejumlah uang kepada dua PPS yang telah membantunya itu. Selain itu, Edy juga dianggap tidak profesional karena dianggap kerap meninggalkan Kantor Sekretariat PPK Kajen.

Kepala Biro Administrasi DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno, mengatakan pihaknya sebenarnya sudah menggelar sidang pemeriksaan pertama melalui video conference di Kantor DKPP maupun Kantor KPU Jateng. Namun teradu tidak hadir dalam sidang pemeriksaan tersebut.

Pun demikian dengan sidang kedua yang digelar di Kantor Bawaslu Jateng, Kota Semarang, Senin (18/3/2019). Teradu kembali mangkir dari persidangan tanpa keterangan yang jelas.

Meski teradu mangkir dalam dua kali sidang yang digelar, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Abi Rizal, mendesak DKPP tetap memberikan putusan secepatnya.

“Kami mohon supaya keputusan dapat dipercepat karena puncak dari proses tahapan Pemilu sudah sangat mendekat.” Ujar Abi dalam keterangan resmi.

Sementara itu, Ketua Majelis Sidang Pemeriksaan DKPP, Alfitra Salam, mengatakan sesuai Pasal 22 ayat (1)-(4) Peraturan DKPP No.3/2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, DKPP DKPP memanggil teradu dan pengadu lima hari sebelum sidang.

"Jika para pihak tidak hadir tanpa keterangan, DKPP dapat menetapkan keputusan,” ujar Alfitra.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya