DPD Sebut Rawa Pening Butuh Perhatian Lebih

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Akhmad Muqowam (tengah, mengenakan baju batik dan berpeci) berkunjung di Rawa Pening, Jumat (22/3 - 2019). (Antara/Humas DPD)
24 Maret 2019 22:50 WIB Newswire Semarang Share :

Semarangpos.com, UNGARAN — Program optimalisasi Rawa Pening yang dilaksanakan pemerintah tak memuaskan kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Wakil Ketua DPD Akhmad Muqowam menilai sosialisasi program optimalisasi Rawa Pening masih minim dan memerlukan perhatian lebih dari pemerintah.

Diingatkannya, Rawa Pening memiliki potensi sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional. "Sebagai anggota DPD Daerah Pemilihan [Dapil] Jateng, saya mengapresiasi dan menghargai upaya pemerintah. Namun ada sedikit masalah di masyarakat, yaitu belum dilakukan sosialisasi secara maksimal kepada masyarakat," kata Akhmad Muqowam saat berkunjung di Rawa Pening, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (22/3/2019).

Senator kelahiran Salatiga yang dulunya adalah politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menilai sosialisasi program optimalisasi Rawa Pening sangat dibutuhkan. Ada sekitar 3.000-an nelayan dari 13 desa sekitar yang mengandalkan penghidupan dari danau tersebut sebagai nelayan ikan, pencari eceng gondok, dan petani budidaya ikan karamba.

Ia menjelaskan program optimalisasi Rawa Pening yang membentang di antara Kecamatan Ambarawa, Tuntang, Bawen, dan Banyubiru, Provinsi Jawa Tengah tersebut merupakan salah satu dari 15 danau prioritas nasional yang akan dipulihkan pemerintah.  "Prioritas pemulihan Danau Rawa Pening seluas 2.670 ha tersebut terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN] 2014-2019," papar Akhmad Muqowam yang saat ini kembali maju sebagai calon anggota DPR 2019-2024 untuk Dapil I Provinsi Jawa Tengah.

Ia menilai ada banyak hal yang perlu ditangani dalam pengembangan Rawa Pening, di antaranya terkait masalah pendangkalan dan lebatnya tanaman eceng gondok. "Dulu pernah tidak ada kejelasan sesungguhnya siapa yang mempunyai kewenangan atas Rawa Pening, bukan saja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahkan Kodam Diponegoro pun ikut terlibat dalam hal Rawa Pening, tetapi sekarang sejak pemerintahan Jokowi dapat terurai dengan baik soal kewenangan tersebut," jelasnya.

Akhmad Muqowam menambahkan dibutuhkan komitmen bersama seluruh stakeholder termasuk masyarakat dalam program rencana penyelamatan Rawa Pening salah satunya melalui pendekatan sosial ekonomi agar bisa bermanfaat lebih optimal bagi masyarakat.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber : Antara