Kena PHK, Eks Karyawan Hary Tanoesoedibjo di Semarang Mengadu ke AJI

Eks karyawan I News TV Semarang, Uud Catur Nugroho (kanan atas), mendatangi Kantor AJI Semarang di Kota Semarang, Jateng, Jumat (5/4 - 2019). (Semarangpos.com/Imam Yuda S.)
05 April 2019 20:50 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi momok yang paling menakutkan bagi pekerja swasta. Kendati demikian, metode seperti itu masih kerap dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia, tak terkecuali yang dipimpin pengusaha papan atas Tanah Air seperti Hary Tanoesoedibjo.

Hal itu seperti yang dialami Uud Catur Nugroho. Pria asal Kota Semarang ini sudah sejak enam bulan lalu tak bekerja setelah di-PHK secara sepihak oleh perusahaan tempatnya bekerja, yakni PT Global Telekomunikasi Terpadu atau I News TV Semarang.

Atas perlakuan perusahaan milik petinggi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) itu pun, Uud mengadu ke Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Jawa Tengah (Jateng), Jumat (5/4/2019). “Saat pertama, sebenarnya ada enam karyawan yang di-PHK. Tapi, belakangan ini yang lima PHK-nya dibatalkan. Cuma tinggal saya seorang,” keluh Uud saat dijumpai Semarangpos.com di Kantor AJI Semarang, Jumat siang.

Uud mengaku tak tahu kenapa diberhentikan secara sepihak. Awalnya, ia diberhentikan dengan alasan prestasi kerja yang kurang baik. Meski demikian, ia membantah prestasi kerjanya kurang baik. Terbukti, selama 13 tahun menjadi master control room (MCR) operator di I News TV, kontraknya selalu diperpanjang setiap tahunnya.

“Yang enggak saya terima adalah pesangon yang diberikan. Saya hanya dikasih tali asih dua kali gaji, sekitar Rp5 juta. Padahal, dari mediasi dengan Disnaker Kota Semarang, pesangon yang saya terima seharusnya Rp41.484.387,” ujar Uud sambil menunjukkan bukti mediasi yang ditandatangani salah satu petugas mediator hubungan industri Disnaker Kota Semarang.

Uud mengaku mediasi antara dirinya, pihak perusahaan dan Disnaker Kota Semarang sudah dilalui sebanyak tiga kali sejak Januari lalu. Saat mediasi ketiga, perusahaan bahkan menawarinya untuk kembali bekerja, namun di luar Kota Semarang. “Saya menolak dan memilih pemutusan kerja dengan pesangon 16 kali gaji [Rp41 juta]. Mereka kabarnya akan memberikan jawaban pada 28 Februari, tapi sampai sekarang belum ada kabarnya,” imbuh Uud.

Sementara itu, Ketua PBHI Jateng, Kahar Muamalsyah, mengaku siap membawa kasus tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). PBHI juga siap memberikan bantuan hukum kepada Uud dalam memperjuangkan haknya.

“Kalau dilihat kasusnya Uud ini sangat tidak relevan. Dia sudah bekerja selama 13 tahun dan di-PHK secara tiba-tiba. Apalagi selama ini dia juga dipekerjakan dengan sistem kontrak, padahalkan sesuai UU No.13/2003, pekerja media tidak masuk dalam kategori pekerja yang dikontrak,” terang Kahar.

Senada diungkapkan Koordinator Divisi Advokasi AJI Semarang, Aris Mulyawan. Pria yang juga bekerja di salah satu surat kabar ternama di Kota Semarang itu menuntut I News TV Semarang menyelesaikan kasus tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan mentaati anjuran Disnaker Kota Semarang.

“Kami sangat menyayangkan dan mengecam PHK sepihak. Apalagi, perusahaan ini milik seorang pengusaha dan juga politikus yang tengah berkontestasi pada Pemilu 2019,” tutur Aris.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya