Jelang Coblosan, Sebaran Hoaks di Jateng Kian Masif

Kepala Diskominfo Jateng, Riena Retnaningrum, dijumpai di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jateng, Selasa (9/4 - 2019). (Semarangpos.com/Imam Yuda S.)
10 April 2019 06:50 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Sepekan menjelang pemungutan suara atau coblosan pada Pemilu 2019, penyebaran hoaks atau berita bohong di wilayah Jawa Tengah (Jateng) semakin meningkat. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jateng bahkan mencatat ada peningkatan sekitar 23% hoaks yang tersebar di media sosial menjelang pemungutan suara Pileg dan Pilpres pada 17 April nanti.

“Hoaks yang tersebar di media [sosial] meningkat sekitar 23% hingga saat ini,” ujar Kepala Diskominfo Jateng, Riena Retnaningrum, kepada awak media di sela acara Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (9/4/2019).

Riena mengatakan pihaknya telah meningkatkan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memberantas hoaks selama masa kampanye.

Setidaknya saat ini sudah ada tiga upaya untuk menangkal penyebaran hoaks yang kian masif, mulai dari menggencarkan digitalisasi literasi, menghapus akun-akun penyebar hoaks di media sosial, hingga melaporkan kepada aparat penegak hukum.

"Kominfo sudah membuat akun lambe hoaks untuk menanggulangi penyebaran berita bohong. Maka dari itu, kita tidak perlu takut lagi, karena kita punya feeling, hati nurani untuk terus mencermati penyebarannya,” tegas Riena.

Riena menambahkan berdasar data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) selama masa kampanye pemilu terdapat 22.000 posting atau unggahan di media sosial yang berbau hoaks.

Ia pun mengimbau kepada peserta pemilu untuk tidak melanggar aturan berkampanye di medsos. Terlebih lagi, saat masa tenang yang berlangsung tiga hari menjelang pencoblosan.

"Tiga hari masa tenang itu dilarang kampanye. Bukan hanya secara fisik, tapi di medsos.  Aturan ini harus ditaati. Sedangkan bagi para ASN juga harus menaati aturan, yakni menjaga netralitas selama masa pemilu,” beber Riena.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya