Kasus Penggelembungan Suara Pileg di Semarang Dihentikan, Ini Alasannya…

Ilustrasi penghitungan suara Pemilu 2019. (Antara/I.C. Senjaya)
24 Mei 2019 20:50 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Sentra Penegakan Hukum Terpadu ( Gakkumdu) Kota Semarang menghentikan kasus dugaan penggelembungan suara di internal Partai Gerindra pada Pemilu 2019. Kasus itu diputuskan untuk dihentikan setelah Sentra Gakkumdu menggelar rapat di Kantor Bawaslu Kota Semarang, Rabu (22/5/2019).

Kasus ini mencuat setelah adanya laporan terkait adanya dugaan penggelembungan perolehan suara internal Partai Gerindra di Kecamatan Semarang Selatan yang masuk daerah pemilihan (dapil) 6 pada Pemilu Legislatif Kota Semarang, dengan tersangka Ketua PPS, DW.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang, Naya Amin Zaini, mengatakan kasus itu sudah ditindaklanjuti dengan dugaan melanggar Pasal 532 UU No. 7/2017 tentang Pemilu dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun serta denda Rp48 juta. Selain itu, kasus itu juga diduga melanggar Pasal 554 UU No. 7/2017.

“DW merupakan ketua PPS sekaligus operator panel rekapitulasi di Kecamatan Semarang Selatan. DW diduga mengubah hasil perolehan suara internal Partai Gerindra dari DA 1 Plano ke DA1,” ujar Naya dalam keterangan resmi, Kamis (24/5/2019).

Naya mengaku selama rapat pembahasan, Bawaslu berkeyakinan unsur sangkaan masih bisa diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Asumsi itu disampaikan menyusul berbagai bukti dan keterangan yang dikumpulkan selama proses klarifikasi.

“Namun, lagi-lagi ada perbedaan pandangan dalam kasus ini sehingga unsur pidananya dihentikan,” ujar Naya.

Menurut Gakkumdu dari unsur kepolisian, Sugeng Suprijanto, pasal yang diterapkan kepada terduga pelaku sudah memenuhi syarat. Namun, unsur perbuatan yang menyebabkan suara pemilih tidak bernilai tidak terpenuhi.

“Perolehan suara caleg dan partai yang diubah terduga pelaku [DW] sudah diperbaiki atas rekomendasi Bawaslu, sehingga tidak mengakibatkan unsur berkelanjutan,” ujar Sugeng.

Senada juga disampaikan Gakkumdu dari unsur kejaksaan, Supinto Priyono, yang menyatakan kasus itu tidak secara utuh memenuhi delik materiil dan unsur pasal yang disangkakan sebagaimana diatur dalam Pasal 532 UU No. 7/2017.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya