Satpol PP Semarang Tak Gentar WPS Sunan Kuning Turun ke Jalan

Kepala Satpol PP Semarang, Fajar Purwoto, seusai menggelar sosialisasi di kawasan lokalisasi Sunan Kuning, Jl. Argorejo Raya RT 003/RW 004, Kelurahan Kalibanteng Kulon, Semarang Barat, Selasa (18/6 - 2019). (Semarangpos.com/Imam Yuda S.)
19 Juni 2019 10:50 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang tak gentar dengan adanya kemungkinan wanita pekerja seks (WPS) Sunan Kuning menggelar bisnis esek-esek atau prostitusi di jalanan pasca-ditutupnya kawasan lokalisasi tersebut.

Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang berencana menutup bisnis esek-esek di Resosialisasi Argorejo atau yang populer dengan sebutan Sunan Kuning itu pada pertengahan Agustus mendatang. Rencana itu disambut berbagai reaksi dari penghuni Sunan Kuning, khusus para WPS yang terancam kehilangan mata pencarian.

“Jelas kami keberatan kalau Sunan Kuning ditutup. Hidup seperti ini enggak ada yang mau. Kita terpaksa melakoni karena tak ada pilihan lain. Mau kerja di pabrik juga harus pakai ijazah. Lagian semua yang tinggal di sini masih banyak hutang. Mau makan apa kita nanti kalau tempat ini ditutup,” ujar salah seorang WPS Sunan Kuning, Enny, saat berbincang dengan Semarangpos.com di Aula Resosialisasi Argorejo, Selasa (18/6/2019).

Perempuan yang mengaku berasal dari Wonogiri itu pun tak menampik jika dirinya bakal tetap melakoni profesi sebagai penjaja seks komersial pasca-penutupan Sunan Kuning nanti. Hal itu dikarenakan dirinya hingga kini belum memiliki rencana untuk menjalani bisnis yang lain.

Apalagi, pundi-pundi uang yang diperoleh selama menjadi PSK di Sunan Kuning dirasa cukup memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Setiap bulannya, Enny mengaku bisa meraup Rp7 juta dari bisnis prostitusi di SK.

“Saya punya dua anak, masih kecil-kecil. Masih duduk SD [sekolah dasar]. Satu tinggal di desa, satu di sini. Dulu ada suami, sekarang sudah enggak lagi,” katanya.

Selain itu, Enny mengaku uang kompensasi yang diberikan Pemkot Semarang nilainya tidak seberapa. Pemkot Semarang melalui Dinas Sosial hanya memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada setiap warga binaan SK sebesar Rp5 juta.

“Uang kompensasinya enggak seberapa. Kalau saya disuruh usaha, ya kasih kios saja. Nanti, saya mau buka warung makan Lamongan,” imbuhnya.

Menanggapi banyak WPS yang tak setuju itu dengan rencana penutupan Sunan Kuning itu, Kepala Satpol PP Semarang, Fajar Purwoto, tak ambil pusing. Fajar bahkan siap menggelar operasi yustisi untuk memberantas penyakit masyarakat, salah satunya prostitusi ilegar, secara masif.

“Kita akan gencarkan operasi yustisi secara rutin. Dua kali dalam sepekan. Kalau soal penyebaran penyakit [AIDS] itu kan tergantung masing-masing orang. Kalau enggak mau terkena penyakit ya jangan jajan [membeli jasa PSK],” ujar Fajar.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya