Jateng Pertahankan Posisi Terbaik di Bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menerima penghargaan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla atas pencapaian Provinsi Jawa Tengah menduduki posisi pertama sebagai pemerintah provinsi terbaik di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (3/7 - 2019). (Bisnis/Istimewa)
04 Juli 2019 14:50 WIB Hafiyyan Semarang Share :

Semarangpos.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk kali kedua menyabet penghargaan Anugerah Paritrana dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Badan Pengelolaan Jaminanan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagai pemerintah provinsi terbaik di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan.

Penghargaan tertinggi dalam upaya memaksimalkan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Ditemui seusai acara, Wagub Jawa Tengah Taj Yasin itu mengatakan bahwa nawacita Pemprov Jateng adalah menyejahterakan masyarakat. Ketika tujuan tersebut sudah dicanangkan, maka seluruh inisiatif yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah akan diakomodasi dan disinkronkan.

"Tahun depan tentu ini tantangan lebih berat buat kami. Karena mempertahankan lebih sulit ketimbang bekerja. Untuk pencapaian pekerja formal sudah 97%. Sedangkan kemarin [2018], target tahun depan meningkat 1% menjadi 98%. Untuk pekerja nonformal sudah 76%. Insya Allah ini yang akan kita tingkatkan demi menyejahterakan masyarakat," katanya.

Bersama BPJS Ketenagakerjaan, sambung Gus Yasin, Pemprov Jateng akan lebih merangkul lagi masyarakat petani dan nelayan. Selain itu, Pemprov Jateng akan lebih memperhatikan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi guru agama, baik guru agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan lainnya.

"Mungkin masyarakat beranggapan kalau sudah punya BPJS Kesehatan itu cukup. Padahal salah satu izin berlayar harus menyertakan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini kami dorong dan sudah kami musyawarahkan. Termasuk guru agama nanti kami upayakan agar menjadi peserta [BPJS Ketenagakerjaan], sehingga ketika mereka mengajarkan agama bisa nyaman," tambahnya.

Sementara itu, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah (Kanwil) Jateng dan DI Yogyakarta (DIY) Moch Triyono menerangkan bahwa pemenang penghargaan Anugerah Paritrana dinilai berdasarkan cakupan kepesertaan, aspek regulasi, dan inisiatif terbaik. Pemprov Jateng menjadi pemenang pertama, mengungguli Provinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di posisi berikutnya.

Adapun, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Jateng sampai dengan Juni 2019 telah mencapai sekitar 1,7 juta tenaga kerja formal (penerima upah), 303.337 tenaga kerja informal (bukan penerima upah), dan 423.960 tenaga kerja jasa konstruksi.

Sementara itu, jumlah perusahaan/badan usaha di Jawa Tengah yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai 63.591 perusahaan. Dari sisi regulasi, kebijakan produk hukum yang sudah diterbitkan dan masih berlaku berupa empat peraturan daerah (perda), tiga keputusan eksekutif berupa peraturan gubernur (pergub), dua instruksi, dan satu surat edaran.

"Baik dari segi dokumen pendukung maupun lainnya, provinsi Jawa Tengah sampai saat ini masih yang terbaik. Pemprov Jawa Tengah berhasil menjadi juara satu Anugerah Paritrana dua kali bertutut-turut sejak penghargaan ini digelar pertama kali tahun 2017," ujar Triyono.

Sebagai informasi, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pada Juli 2018 lalu juga menerima Paritrana Award dari Wapres Jusuf Kalla di Sekretariat Wapres, Jakarta. Kala itu Pemprov Jateng berhasil menduduki juara I dengan menyisihkan Jawa Timur dan DKI Jakarta.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber : Bisnis